3 Strategi Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit di Papua

Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa penegakan undang-undang deforestasi Uni Eropa yang akan datang tidak boleh sekaku dan sekeras di Sumatera dan Kalimantan; jika tidak, Papua akan semakin tertinggal dalam pembangunan.

Pemerintah malah perlu mengawasi secara ketat pengembangan platform pembangunan berkelanjutan di Papua sebagai HFCL untuk menyeimbangkan kebutuhan untuk melestarikan hutan di kawasan itu tanpa mengorbankan tujuan keberlanjutan.

Konsep pengembangan kelapa sawit di HFCL bukanlah hal baru. High Carbon Stock Approach (HCSA) telah berusaha untuk mengembangkan kerangka kerja, tetapi belum diuji atau diadopsi.

BACA JUGA: Pengembangan Sawit Kedepan Bakal Ada Ditangan Petani

Mengingat urgensi yang muncul untuk strategi pembangunan baru Papua untuk mempercepat pembangunan daerah menuju kemakmuran dan membangun kembali perdamaian, pemerintah harus proaktif dalam merumuskan kerangka kerja daerah tentang pembangunan kelapa sawit berkelanjutan untuk Papua sebagai pilihan pembangunan yang paling layak, dan yang meliputi tiga strategi.

Pertama, lakukan penilaian ulang penggunaan lahan di seluruh wilayah dan lanskap di Papua, untuk dibagi menjadi dua kategori utama kawasan stok karbon dan konservasi hutan dan pembangunan berkelanjutan dengan ketentuan khusus, di mana beberapa tingkat pembangunan terkendali dapat diizinkan dengan tetap mempertahankan stok karbon tinggi (HCS) dan nilai konservasi tinggi (HCV).

Kedua, merancang dan mengadopsi rencana pembangunan kelapa sawit berkelanjutan untuk Papua sebagai HFCL. Kerangka tersebut harus menjabarkan kondisi budidaya kelapa sawit berkelanjutan yang menggabungkan tujuan konservasi lingkungan, pembangunan regional dan keadilan sosial.

BACA JUGA: Kerja Keras Lilis Suryani Berbuah Senior Manager di Perkebunan Kelapa Sawit

Ketiga, mengevaluasi kembali dan membatasi budidaya kelapa sawit agar sepenuhnya sesuai dengan standar keberlanjutan. Pengembangan kelapa sawit baru di areal konsesi yang ada seluas 1 juta ha harus dipantau secara ketat, dengan prioritas diberikan kepada petani kelapa sawit.

Terakhir, kita perlu mengedukasi dan meyakinkan pasar bahwa pengembangan kelapa sawit yang seimbang dan berkelanjutan di Papua untuk kemakmuran wilayah harus diperbolehkan, dan bahwa perubahan tutupan lahan yang terkendali harus dibebaskan dari label deforestasi.

Edi Suhardi/Analis Minyak Sawit Berkelanjutan