InfoSAWIT, JAKARTA – Dalam beberapa hari terakhir, para petani sawit merasa sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada mereka. Hal ini bermula dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, setelah rapat paripurna di Istana. Mereka menyatakan bahwa Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan diberi tugas tambahan untuk mengurus komoditas kelapa dan kakao. Dasar pemikiran mereka adalah karena dana BPDPKS cukup besar, sehingga dapat mencegah petani kelapa dan kakao beralih ke sawit.
Namun, petani sawit merasa kebijakan ini tidak adil. Mereka berpendapat bahwa beban tambahan untuk BPDPKS ini tidak tepat, mengingat petani sawit sendiri masih kesulitan mengakses dana BPDPKS karena sejumlah aturan yang sulit dipenuhi. Mereka menilai bahwa dana BPDPKS terlihat banyak karena memang susah diakses oleh petani sawit, bukan karena dana tersebut tidak terpakai.
“Kontribusi petani sawit terhadap negara sangat besar, terutama dalam bentuk pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Tandan Buah Segar (TBS), biaya keluar ekspor, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun, perhatian pemerintah terhadap kondisi petani sawit dinilai minim,” kata Ketua Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Pahala Sibuea dalam keterangannya kepada InfoSAWIT, sabtu (13/7/2024).
Lebih lanjut kata Pahala, hal ini terlihat dari kondisi jalan kebun sawit rakyat yang tidak layak dan hilangnya subsidi pupuk untuk sektor sawit, padahal sektor ini memberikan sumbangan besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Petani berharap dana BPDPKS bisa digunakan untuk memperbaiki tata kelola sawit rakyat.
“Program pembiayaan dari BPDPKS untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), sarana dan prasarana (Sarpras), serta penguatan sumber daya manusia (SDM) petani masih belum sepenuhnya dapat diakses oleh petani sawit,” terang Pahala.
Padahal, program ini sangat diharapkan untuk memperbaiki tata kelola sawit rakyat. Petani sawit juga merasa ketidakadilan dalam pengalokasian program subsidi biodiesel, dana bagi hasil (DBH), dan lain-lain.
BACA JUGA: Untuk Edukasi Kelapa Sawit, Museum Perkebunan Indonesia-1 Hadirkan Ruang Imersif
Petani sawit berharap pemerintah dapat fokus pada amanat regulasi yang ada saat ini terkait pembentukan BPDPKS. Pahala mengungkapkan, pihaknya menginginkan agar pemerintah mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, sehingga tata kelola sawit yang berkelanjutan benar-benar terlaksana dengan baik dan manfaat dari aliran dana BPDPKS dapat dirasakan oleh seluruh petani sawit.