InfoSAWIT, JAKARTA – Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia memegang peran strategis dalam rantai pasok global. Industri ini telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 3,5% terhadap PDB dan memberikan mata pencaharian bagi lebih dari 18 juta orang. Namun, tantangan besar masih membayangi, terutama terkait dengan regulasi global yang terus berkembang, salah satunya adalah Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang akan mulai berlaku pada 2026.
Ketentuan dalam EUDR mencakup aspek ketelusuran, larangan pembangunan kebun di area deforestasi, serta kepatuhan terhadap uji tuntas. Awalnya direncanakan berlaku pada 2025, kebijakan ini diundur hingga 2026.
Meski demikian, menurut Chief Executive Officer Indonesian Business Council (IBC) Sofyan Djalil, penundaan ini tidak boleh membuat Indonesia berdiam diri. Justru, ini menjadi kesempatan bagi industri sawit nasional untuk semakin memperkuat peran petani sawit kecil atau smallholders, yang menguasai 40% luas perkebunan sawit di Indonesia. Smallholders memegang kunci peningkatan produktivitas, namun juga menjadi pihak yang paling terdampak oleh regulasi EUDR. Sebab itu, diperlukan upaya kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan mereka siap, baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun dukungan keuangan.
BACA JUGA: GASP: Indonesia Berpeluang Menjadi Pemimpin Dalam Praktik Sawit Berkelanjutan
Dalam perdebatan global, sering kali minyak sawit dituding sebagai penyebab utama deforestasi. Padahal, deforestasi di Indonesia sudah terjadi jauh sebelum industri kelapa sawit berkembang. Pada era 1970-an, kebijakan konsesi hutan untuk berbagai keperluan justru menjadi faktor utama pembukaan hutan secara masif. Sebaliknya, industri kelapa sawit kini berkontribusi dalam memulihkan lahan terdegradasi dengan mengalihkannya menjadi lahan produktif.
Oleh karena itu, implementasi EUDR seharusnya tidak memberlakukan standar yang tidak adil bagi negara penghasil minyak sawit seperti Indonesia. Jika kebijakan ini diterapkan dengan pendekatan yang tidak seimbang, dikhawatirkan akan menciptakan regulatory imperialism yang merugikan. Diperlukan pemahaman bersama serta kebijakan yang lebih kooperatif antara Komisi Eropa dan Indonesia agar produk minyak sawit tetap kompetitif di pasar global, terutama Uni Eropa.
Diskusi mengenai isu strategis ini menjadi perhatian utama dalam Dialog Kolaboratif yang digelar dalam rangkaian Indonesia Economic Summit (IES) 2025 dihadiri InfoSAWIT, Selasa (18/2/2025).
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Plasma Riau Periode 19-25 Februari 2025 Naik Rp 112,49 Per Kg
Acara ini diselenggarakan atas kerja sama Global Alliance for a Sustainable Planet (GASP), Indonesian Business Council (IBC), dan Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS). Roundtable ini mempertemukan 60 tokoh penting dari dalam dan luar negeri, termasuk perwakilan pemerintah, pemimpin bisnis, dan mitra strategis, untuk membahas masa depan industri kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.
Dengan berbagai strategi dan komitmen yang dibangun dalam dialog ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin penerapan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Menyelaraskan kepentingan ekonomi nasional dengan kelestarian lingkungan adalah kunci bagi keberlanjutan industri ini. Jika hal ini berhasil, Indonesia tidak hanya akan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar global, tetapi juga sebagai negara yang bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. (T2)
