InfoSAWIT, JAKARTA – Di sebuah pertemuan Business Roundtable: Unlocking Opportunities: Advancing Indonesia’s Leadership in Sustainable Palm Oil, yang diselenggarakan Global Alliance on Sustainable Planet (GASP) & Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), Wakil Menteri Pertanian Indonesia, Sudaryono, berbicara dengan penuh keyakinan tentang peran strategis industri kelapa sawit dalam perekonomian nasional. Di hadapan para peserta, ia menggambarkan bagaimana komoditas ini telah menjadi pilar utama pembangunan ekonomi, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan menggerakkan pertumbuhan pedesaan.
“Industri sawit menyumbang 3,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menopang kehidupan sekitar 16 juta orang, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujar Sudaryono, membuka pidatonya pada acara tersebut dihadiri InfoSAWIT, pada pertengahan Februari 2025.
Ia menekankan bahwa sebanyak 4,2 juta pekerja bergantung langsung pada sektor ini, sementara 12 juta lainnya mendapatkan penghidupan melalui rantai pasok industri sawit. Lebih dari itu, kelapa sawit juga berperan dalam ketahanan pangan dengan menghasilkan sekitar 10 juta ton minyak goreng dan produk pangan lainnya.
BACA JUGA: Saatnya Batik Sawit Ramah Lingkungan
Namun, di balik pencapaian tersebut, tantangan besar masih menghadang. “Kita tidak bisa menutup mata terhadap isu lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta permasalahan akses petani sawit terhadap sertifikasi keberlanjutan,” lanjutnya. Menurutnya, banyak petani sawit kesulitan memenuhi standar keberlanjutan, yang pada akhirnya membatasi akses mereka ke pasar global.
Pemerintah telah menyiapkan strategi besar untuk mengatasi tantangan ini. Dengan target pertumbuhan industri sawit sebesar 8% dalam lima tahun ke depan, Kementerian Pertanian menargetkan produksi Crude Palm Oil (CPO) mencapai 100 juta ton pada 2045. Saat ini, produksi nasional berada di angka 46 juta ton, dengan 20 juta ton untuk kebutuhan domestik dan 26 juta ton diekspor ke berbagai negara.
Untuk mencapai target ini, ada tiga strategi utama yang dijalankan pemerintah. Pertama, dukungan regulasi. Pemerintah berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Pertanahan Nasional, untuk mengoptimalkan tata kelola lahan. Selain itu, kebijakan mandatori biodiesel dan pengembangan standar B50 menjadi langkah konkret dalam memperkuat sektor ini.
BACA JUGA: Menteri Kehutanan Pastikan SK Perubahan Struktur OMO FOLU Net Sink 2030 Sah dan Transparan
Kedua, peningkatan produktivitas hulu. Pemerintah mendorong peremajaan sawit rakyat, meningkatkan pemeliharaan tanaman, serta menyelesaikan permasalahan perkebunan yang berada di dalam kawasan hutan. Selain itu, produksi bibit unggul menjadi prioritas dengan target penyediaan 420 juta bibit untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Ketiga, penguatan sektor hilir. Pemerintah tengah memperluas kapasitas pabrik biodiesel dan mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi produksi. Standarisasi kualitas bahan bakar nabati juga terus diperbarui untuk memastikan kelayakan penggunaan biodiesel di sektor transportasi dan industri. (T2)
Lebih lengkap baca Majalaj InfoSAWIT Edisi Maret 2025
