InfoSAWIT, JAKARTA – Peremajaan sawit rakyat masih seperti mata pisau bermata dua, upaya meningkatkan produktivitas sawit melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seolah menghadapi tembok tinggi, lantaran masih tingginya harga Tandan Buah Segar (TBS) yang menghentikan langkah petani mengganti pohon sawit yang sudah tidak produktif, Selain masalah legalitas dan prasayarat yang kerap menjadi kendala.
Di ladang-ladang tua yang terhampar di berbagai penjuru negeri, ribuan pohon kelapa sawit menjulang layu, menua tanpa produktivitas yang memadai. Usianya rata-rata di atas 25 tahun—sudah saatnya ditebang dan diganti.
Namun bagi petani, memotong pohon berarti memutus penghasilan. Di sinilah kisah pelik program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dimulai, antara harapan besar dan hambatan yang tak kunjung usai.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Plasma Riau Periode 1-7 Oktober 2025 Naik Tipis
Setiyono, Ketua Umum Asosiasi Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) Indonesia, membuka cerita dari sudut petani. “Hampir 90 persen lahan yang diremajakan selama ini berasal dari PIR-Trans. Tapi yang terjadi, banyak dari mereka justru bergabung ke organisasi lain karena situasi sosial dan politik yang demokratis,” ujarnya. Baginya, tak masalah ke mana petani bernaung. Yang penting, niat untuk meremajakan tetap hidup.
Namun, realisasi PSR jauh dari target. “Sebenarnya pemerintah sudah luar biasa. Hibah dari Rp25 juta per hektare naik jadi Rp60 juta. Tapi realisasi masih lambat,” katanya kepada InfoSAWIT akhir April 2025 lalu. Kendala terbesar, menurut Setiyono, ada di legalitas lahan. Walau di wilayah Aspekpir persoalan ini relatif tertangani, tetapi di banyak daerah lain, legalitas lahan menjadi momok yang sulit diurai.
“Banyak yang menunggu pencairan dana Rp60 juta, jadi sementara menahan diri. Tapi sekarang, saat harga TBS (Tandan Buah Segar) cukup bagus, antusiasme mulai terlihat lagi. Target kami 180 ribu hektare tahun ini,” imbuhnya. Dari total anggota Aspekpir yang mengelola sekitar 800 ribu hektare, sebagian besar belum mendaftar. Bukan karena tak mau, tapi karena prosesnya rumit dan panjang.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Swadaya Riau Periode 1-7 September 2025 Naik Tipis Cenderung Stagnan
Normansyah Hidayat Syahruddin, Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDPKS), menjelaskan lebih dalam soal arsitektur PSR. Lembaganya memegang peran penting dalam mendanai replanting sawit. “Sejak 2016, kami telah menyalurkan sekitar Rp10 triliun untuk PSR seluas 38.404 hektare,” ungkapnya. Hibah itu kini bisa mencapai Rp60 juta per hektare.
Ada dua jalur dalam PSR: kemitraan dan mandiri. Jalur kemitraan—yang melibatkan perusahaan sebagai pendamping teknis—diharapkan lebih efektif. Namun faktanya, dari seluruh pengajuan PSR, hanya 11 persen yang lewat jalur ini. Lagi-lagi, legalitas lahan menjadi tembok tebal yang menghalangi.
“Proses sebenarnya cepat. Setelah verifikasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) selesai, penyaluran dana bisa dilakukan dalam waktu satu bulan. Tapi ya itu tadi, kalau syarat lahan tak terpenuhi, program berhenti di tengah jalan,” tutur Normansyah, saat menjadi salah satu pembicara pada acara Rakernas Aspekspir di Jakarta. (T2)
Lebih lengkap Baca Majalah InfoSAWIT Edisi Juli 2025
