InfoSAWIT, JAKARTA – Rencana pemerintah memperluas kebun plasma hingga 400.000 hektare memunculkan kekhawatiran baru dari organisasi petani. Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto, menilai program tersebut memang dapat memperkuat kemitraan dan membuka akses ekonomi bagi petani, namun tanpa tata kelola yang ketat, ekspansi justru berpotensi menimbulkan kerentanan serius di tingkat desa.
Darto menyebut banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit masih belum memenuhi kewajiban pembangunan plasma yang telah diatur dalam peraturan. Memaksakan ekspansi baru, kata dia, tanpa memastikan kewajiban lama dipenuhi, hanya akan memperdalam ketimpangan antara inti perusahaan dan petani plasma. “Bila kewajiban yang sudah ada saja tidak ditepati, bagaimana memastikan ekspansi baru tidak mengulang masalah yang sama?” ujarnya kepada InfoSAWIT, Senin (17/11/2025).
Ia mengingatkan bahwa risiko terbesar terletak pada sumber lahan. Dalam sejumlah kasus, desa-desa telah kekurangan ruang untuk pertanian pangan maupun ruang hidup. Ketika perluasan plasma mengambil tanah masyarakat, konflik lahan hampir pasti terjadi, disertai hilangnya kedaulatan pangan lokal. Karena itu, menurut Darto, penetapan lokasi plasma harus dibatasi ketat dan hanya boleh bersumber dari IUP atau HGU perusahaan yang sudah terbit, bukan dari cadangan lahan desa atau hutan yang tersisa.
BACA JUGA: https://www.infosawit.com/2025/11/17/sawit-4-0-mengemuka-di-tengah-polemik-penertiban-kawasan-hutan/
Model kemitraan satu manajemen yang selama ini diterapkan juga dinilai rentan memperbesar konflik. Pola tersebut kerap menempatkan petani dalam posisi lemah sehingga rawan menimbulkan perselisihan antara masyarakat dan perusahaan.
Selain aspek sosial, dampak ekologis dari ekspansi besar-besaran ini dinilai tak kalah mengkhawatirkan. Darto menyebut plasma yang dibangun dengan mengorbankan hutan desa akan mempercepat hilangnya tutupan hutan dan keanekaragaman hayati. Pergantian lahan pertanian menjadi sawit juga mengancam ketahanan pangan desa, sementara perluasan monokultur sawit dikhawatirkan membuat petani semakin tergantung pada satu jenis komoditas.
Melihat sejumlah risiko tersebut, POPSI mengajukan empat rekomendasi kebijakan. Pertama, percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang hingga kini penyerapannya dinilai masih rendah. Menurut Darto, replanting jauh lebih efektif meningkatkan produktivitas tanpa membuka hutan baru. “Biaya replanting lebih murah dibanding membuka lahan. Pembukaan lahan baru hanya membuat petani kembali terjerat utang,” ujarnya.
Kedua, reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), terutama penyederhanaan dokumen dan waktu persetujuan PSR yang dianggap terlalu panjang. Persyaratan yang saling tumpang tindih, terutama soal legalitas lahan, juga perlu dibenahi.
Ketiga, pemerintah perlu memperluas akses kemitraan Forum Komunikasi Kelapa Sawit Perkebunan Masyarakat Swasta (FKKPMS) dan petani swadaya. Kelompok petani swadaya, meski menyumbang porsi produksi signifikan, masih memiliki akses terbatas terhadap pembiayaan, benih unggul, dan pasar.
Keempat, POPSI meminta pemerintah mengurangi alokasi dana BPDP untuk subsidi biodiesel serta mengevaluasi program B50. Menurut Darto, porsi anggaran biodiesel yang terlalu besar membuat dana untuk PSR dan pemberdayaan petani terbatas. “Mengalihkan anggaran biodiesel ke peremajaan dan peningkatan kapasitas petani jauh lebih berdampak pada produktivitas, kesejahteraan, dan lingkungan,” tegasnya.
BACA JUGA: Harga CPO Diperkirakan Stabil di Paruh Kedua 2025, Ini Ulasannya
Darto menekankan, keberhasilan industri sawit tidak hanya diukur dari ekspansi lahan, tetapi dari keseimbangan antara produktivitas, keberlanjutan, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Program plasma yang tidak diawasi ketat, menurutnya, justru berpotensi membawa lebih banyak masalah daripada manfaat. (T1)
