InfoSAWIT, JAKARTA — Pembatasan penanaman kelapa sawit di Jawa Barat sebaiknya tidak dilihat secara hitam-putih sebagai persoalan boleh atau tidak boleh menanam. Yang lebih krusial, menurut kalangan petani sawit, adalah kesiapan ekosistem industrinya—terutama keberadaan dan kapasitas serap pabrik kelapa sawit (PKS).
Ketua Umum Perkumpulan Petani Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto, menegaskan bahwa tanpa dukungan industri pengolahan, petani justru menjadi pihak yang paling rentan menanggung kerugian.
“Pembatasan penanaman sawit jangan dilihat dari dikotomi boleh dan tidak boleh. Yang harus dilihat adalah kapasitas produksi PKS yang ada. Kalau luas tanam petani tidak sebanding dengan kemampuan serap pabrik, maka yang menanggung risiko adalah petani,” ujar Darto dalam keterangannya kepada InfoSAWIT, Selasa (6/1/2026).
BACA JUGA: Pemprov Papua Barat Tegaskan Pelepasan Hutan Sawit Harus Seizin Masyarakat Adat
Ia mengingatkan, ketimpangan antara luas kebun rakyat dan kapasitas pabrik dapat berujung pada rendahnya harga tandan buah segar (TBS). Dalam kondisi yang lebih ekstrem, hasil panen bahkan berpotensi tidak terserap sama sekali karena keterbatasan daya tampung PKS.
Menurut Darto, pelarangan penanaman sawit di Jawa Barat pada dasarnya dapat dipahami, mengingat wilayah tersebut bukan merupakan ekosistem alami kelapa sawit. Hingga kini, Jawa Barat hanya memiliki satu unit PKS yang beroperasi, dan pabrik tersebut telah didukung kebun inti seluas sekitar 15.681 hektare berdasarkan data tahun 2023.
“Dengan kondisi seperti itu, ruang serapan bagi TBS sawit rakyat sangat terbatas. Artinya, peluang petani kecil untuk menjual hasil panennya juga sangat sempit,” katanya.
BACA JUGA: Produktivitas Jadi Penentu Daya Saing Sawit Malaysia, MPOC Dorong Target Realistis Hasil Kebun
Ia menilai, risiko justru akan semakin besar jika petani dibiarkan menanam sawit secara bebas tanpa informasi memadai, tanpa kerja sama yang jelas dengan PKS, serta tanpa dukungan ekosistem industri yang memadai. Dalam situasi tersebut, posisi tawar petani akan sangat lemah.
“Untuk apa petani memanen sawit kalau pabrik tidak mampu menampung? Kalaupun masih ditampung, harganya pasti rendah. Pada akhirnya petani sudah menghabiskan lahannya, tetapi sawit yang ditanam tidak memberikan hasil ekonomi yang layak,” ujar Darto.
Darto juga menyoroti kemungkinan bahwa kebijakan pembatasan atau pelarangan sawit di Jawa Barat tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan teknis dan perlindungan petani. Ia menilai ada peluang kebijakan tersebut dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi pencitraan politik.
BACA JUGA: Ekonomi Sri Lanka Bangkit, Permintaan Minyak Sawit Menguat di Tengah Lonjakan Industri Pangan
“Tidak tertutup kemungkinan kebijakan ini juga dijadikan branding politik agar terlihat pro-lingkungan,” ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan adanya potensi kepentingan industri yang ikut bermain. Pembatasan penanaman sawit di luar wilayah inti dinilai bisa berfungsi menjaga pasokan bahan baku tetap terkonsentrasi pada kebun-kebun inti milik perusahaan besar.
