Meski demikian, Darto menilai Gubernur Jawa Barat kemungkinan telah memahami risiko struktural yang dihadapi petani jika sawit dikembangkan tanpa dukungan industri pengolahan. Karena itu, menurutnya, kebijakan apa pun terkait sawit seharusnya berangkat dari perlindungan petani, bukan sekadar larangan administratif.
“Kalau tujuan utamanya melindungi petani dari kerugian, maka yang harus dibangun adalah kejelasan ekosistem usaha—apakah sawit memang layak dikembangkan atau tidak di wilayah tersebut. Jangan sampai petani menjadi korban dari kebijakan yang tidak disertai solusi,” tegasnya.
Ia menutup dengan menekankan bahwa pembangunan perkebunan sawit—di mana pun lokasinya—harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antara ekologi, ekonomi, dan keadilan bagi petani. Tanpa itu, sawit justru berpotensi menjadi jebakan ekonomi bagi masyarakat yang berharap hidup dari komoditas tersebut. (T2)
