Salah Paham Soal Sawit, Perlu Arah Baru Melalui ESG

InfoSAWIT, JAKARTA — Kelapa sawit mungkin menjadi salah satu komoditas paling paradoksal di Indonesia. Di satu sisi, ia menopang perekonomian nasional dan menjadi sumber penghidupan jutaan keluarga. Namun di sisi lain, sawit kerap diposisikan sebagai simbol kerusakan lingkungan dan konflik agraria. Tak heran, perdebatan publik tentang sawit sering bergerak di dua kutub ekstrem: pembelaan tanpa kritik, atau penolakan total.

Sebagai advokat yang bergerak dalam isu Environmental, Social, and Governance (ESG), saya melihat persoalan utama sawit sebenarnya bukan pada komoditasnya, melainkan pada cara kita memahami dan mengelolanya. Sawit terlalu sering disederhanakan sebagai isu lingkungan semata, padahal ia adalah sistem ekonomi, sosial, dan tata kelola yang kompleks.

Kini, kompleksitas itu memasuki babak baru. ESG bukan lagi sekadar jargon keberlanjutan, melainkan bahasa global yang menentukan apakah sebuah industri layak dipercaya, didanai, dan diterima di pasar internasional. Dalam konteks ini, sawit Indonesia sedang berada di persimpangan penting.

BACA JUGA: Kebijakan DHE Dianggap Masih Aman bagi Operasional Industri Sawit, Tapi Ingatkan Risiko Sanksi Ekspor

Tudingan bahwa sawit menjadi penyebab utama deforestasi tidak sepenuhnya keliru, namun jelas tidak utuh. Secara biologis, sawit adalah tanaman penghasil minyak paling efisien di dunia. Produktivitasnya bahkan bisa delapan hingga sepuluh kali lebih tinggi dibanding kedelai atau bunga matahari. Artinya, mengganti sawit dengan tanaman lain justru berpotensi memperluas kebutuhan lahan secara global.

Persoalannya bukan pada tanamannya, melainkan pada tata kelola lanskap. Dari perspektif lingkungan (E), tantangan sawit masih berkutat pada legalitas lahan yang belum tuntas, perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi yang lemah, pengelolaan gambut yang inkonsisten, hingga kebakaran yang terus berulang. Tanpa tata kelola yang kuat, efisiensi sawit yang seharusnya menjadi keunggulan justru berubah menjadi risiko ekologis.

Di sinilah ESG menawarkan perubahan paradigma. Isu lingkungan tidak lagi ditempatkan sebagai beban atau ancaman reputasi, melainkan bagian dari strategi keberlanjutan jangka panjang. Pengendalian deforestasi, pemetaan berbasis data, hingga peremajaan kebun rakyat bukan sekadar tuntutan moral, melainkan investasi bagi masa depan industri.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Jambi Periode 16-22 Januari 2026 Naik Rp. 76,87 per Kg

Sementara itu, dimensi sosial (S) sawit kerap terpinggirkan dalam perdebatan global. Padahal sekitar 20 juta orang di Indonesia menggantungkan hidupnya pada industri ini—mulai dari Smallholders, buruh kebun, pekerja pabrik, hingga pelaku ekonomi desa. Sawit membentuk ekosistem sosial yang luas, nyata, dan berlapis.

Sebagai aktivis ESG, saya memandang sawit sebagai salah satu instrumen pemerataan ekonomi paling efektif yang pernah dimiliki Indonesia. Namun dampak sosial itu tidak otomatis berkelanjutan. Smallholders masih menghadapi persoalan klasik: produktivitas rendah, keterbatasan akses pembiayaan, ketidakpastian legalitas lahan, serta posisi tawar yang lemah dalam rantai pasok.

ESG menuntut agar dampak sosial ini tidak berhenti sebagai narasi, tetapi diwujudkan dalam kebijakan dan praktik yang terukur. Pemberdayaan Smallholders, akses replanting, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlindungan hak pekerja, hingga kemitraan yang adil menjadi prasyarat mutlak. Tanpa itu, sawit akan terus menghasilkan ketimpangan, bukan kesejahteraan.

BACA JUGA: GAPKI Soroti Tata Kelola Ekspor Sawit: Pajak Transparan, Pelabuhan dan Data Harus Dibenahi

Dimensi governance (G) menjadi aspek yang paling krusial, sekaligus paling rapuh. Banyak konflik sawit berakar pada tata kelola yang lemah: perizinan yang tumpang tindih, rantai pasok yang tidak transparan, penegakan hukum yang inkonsisten, hingga rendahnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan sosial.

Masalah governance juga tercermin pada disiplin kebijakan publik yang masih rapuh. Mulai dari perlindungan hutan dan gambut, kewajiban distribusi minyak goreng domestik, sampai pengakuan hak masyarakat adat. Ketika aturan tersedia tetapi tidak dijalankan secara konsisten, maka kepercayaan publik dan pasar global akan runtuh.

Di tingkat internasional, governance kini menjadi penentu utama akses pasar. Regulasi seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) menuntut keterlacakan penuh dari kebun hingga produk akhir. Bagi sebagian pelaku usaha, ini kerap dianggap sebagai hambatan. Namun dari perspektif ESG, justru di sinilah peluang strategis Indonesia muncul.