Sementara produktivitas CPO juga dinilai rendah dan cenderung menurun, yakni sekitar 3,43 ton/ha untuk perkebunan rakyat dan 4,45 ton/ha untuk perkebunan besar, jauh dari potensi 8 ton/ha.
Ia menilai rendahnya produktivitas tidak lepas dari belum meratanya penerapan praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP), karena kapasitas pengelolaan kebun dan pengendalian lahan di tingkat Smallholders sangat beragam.
Hilirisasi Harus Sejalan dengan Penguatan Hulu
Di bagian akhir, Bustanul menekankan bahwa hilirisasi memang penting, namun keberhasilannya mensyaratkan sinergi dan integrasi kuat dengan penguatan sektor hulu.
Ia menilai moratorium perluasan sawit tidak perlu dicabut, karena fokus utama harus diarahkan pada peningkatan produktivitas melalui perbaikan budidaya, bantuan teknis, pemberdayaan Smallholders, serta kepastian harga beli TBS.
Selain itu, ketertelusuran dan sertifikasi perlu diperkuat sebagai fondasi tata kelola. Ia juga menyoroti pentingnya diplomasi ekonomi melalui skema Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) sebagai benchmark untuk memperkuat agenda hilirisasi.
Dalam jangka menengah-panjang, Bustanul mendorong agar peta jalan hilirisasi tidak berhenti pada produk energi atau oleokimia, namun mengarah pada pengembangan industri pangan fungsional yang berdampak pada kesehatan dan peningkatan vitalitas.
BACA JUGA: B50 Indonesia Ditunda, Malaysia Dianggap Lebih Kompetitif di Ekspor CPO
“Prasyarat keberhasilan hilirisasi adalah sinergi, integrasi, dan penguatan hulu,” pungkasnya. (T2)
