InfoSAWIT, PEKANBARU – Upaya mencari solusi atas keterbatasan lahan untuk kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) terus didorong berbagai pihak. Salah satunya melalui workshop bertajuk “Transformasi Kewajiban FPKMS melalui Akselerasi SISKA di Provinsi Riau” yang digelar Gabungan Pelaku dan Pemerhati Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit (GAPENSISKA).
Dilansir InfoSAWIT dari keterangan resmi GAPENSISKA, pada Kamis (09 April 2026), kegiatan ini menghadirkan beragam pemangku kepentingan guna merumuskan arah kebijakan baru, yakni menggeser pendekatan penyediaan lahan fisik menjadi pengembangan unit usaha produktif berbasis integrasi sapi dan kelapa sawit (SISKA).
Provinsi Riau saat ini menghadapi fenomena yang disebut sebagai “paradoks agraria”. Dengan luas perkebunan sawit mencapai 3,49 juta hektare, perusahaan justru mengalami kesulitan memenuhi kewajiban FPKMS sebesar 20 persen akibat minimnya lahan berstatus clean and clear.
BACA JUGA: 3 Serangga Penyerbuk Sawit Baru Resmi Dilepas, Berharap Produktivitas Sawit Nasional Melesat
Situasi ini berpotensi memicu berbagai persoalan serius, mulai dari terhambatnya sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) hingga meningkatnya konflik tenurial di lapangan.
Sebagai jalan keluar, GAPENSISKA mendorong pemanfaatan kebun inti perusahaan untuk dikelola bersama masyarakat melalui sistem SISKA, sehingga kewajiban FPKMS tetap terpenuhi tanpa harus membuka lahan baru.
SISKA Dorong Efisiensi dan Keberlanjutan
Dalam workshop tersebut, SISKA dipaparkan sebagai solusi strategis yang tidak hanya menjawab persoalan regulasi, tetapi juga mendorong ekonomi sirkular dan praktik pertanian regeneratif.
BACA JUGA: Prabowo Dorong Investasi Besar Refinery Sawit untuk Produksi Avtur Berbasis Limbah
Sejumlah manfaat yang diungkap antara lain efisiensi biaya operasional, di mana penggunaan sapi sebagai pengendali gulma mampu menekan penggunaan herbisida kimia hingga 30–60 persen.
Selain itu, biaya pakan ternak juga dapat ditekan signifikan dari sekitar Rp14.000 menjadi Rp8.000 per ekor per hari melalui pemanfaatan limbah sawit.
Dari sisi lingkungan, integrasi ini turut memperbaiki kualitas tanah. Aktivitas makrofauna seperti kumbang tinja membantu meningkatkan porositas, aerasi, serta kandungan karbon organik tanah.
BACA JUGA: Permintaan Menguat, Sektor Minyak Nabati dan FMCG di India Diproyeksi Tumbuh Double Digit
Tak hanya itu, SISKA juga dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, mengingat defisit daging sapi di Riau pada 2025 tercatat mencapai 97,38 ribu ton.
Dorong Standarisasi dan Target 2029
Ketua Umum GAPENSISKA, Joko Irianto, menegaskan pentingnya standardisasi metode Nilai Optimum Produksi (NOP) agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang setara dengan skema kebun plasma.
“Kami mendorong Pemerintah Provinsi Riau untuk memformalkan model substitusi FPKMS melalui NOP dan menjamin alokasi Bungkil Inti Sawit (BIS) lokal demi kedaulatan pangan regional,” ungkap Joko.
BACA JUGA: Poltek Kelapa Sawit CWE Perkuat SDM Digital Sawit, 35 Mahasiswa Gabung Developer mySAP365 Copilot AI
Ke depan, GAPENSISKA menargetkan pengembangan Klaster SISKA Mandiri hingga 2029 yang terintegrasi dengan sistem SIPERIBUN. Langkah ini diperkuat dengan regulasi yang sudah ada, seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2023.
Transformasi ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam menjawab tantangan agraria sekaligus mendorong keberlanjutan industri sawit berbasis kemitraan dengan petani. (T2)
