GAPKI Menjaga Sawit Tetap Strategis di Tengah Pusaran Dunia yang Berubah

Situasi itu menyimpan ironi. Indonesia adalah produsen sawit terbesar dunia, tetapi produktivitas sebagian kebun rakyatnya tertinggal jauh. Karena itu, wacana keberlanjutan tidak akan pernah bermakna jika petani tetap dibiarkan berjalan sendiri. Kemitraan inti-plasma seharusnya tidak berhenti sebagai formalitas administratif. Perusahaan besar perlu benar-benar hadir sebagai pendamping teknologi, pembina praktik budidaya, sekaligus penghubung akses pembiayaan bagi koperasi petani.

Di atas semua itu, perubahan iklim datang sebagai ancaman yang tak bisa lagi dianggap abstrak. El Niño dan La Niña kini langsung terasa di kebun: jadwal panen berubah, pola pemupukan terganggu, produktivitas terguncang. Industri sawit sedang memasuki era ketika faktor iklim bukan lagi gangguan musiman, melainkan variabel utama bisnis.

Karena itu, diskusi tentang sustainability semestinya tidak lagi berhenti pada slogan hijau. Yang dibutuhkan adalah investasi serius pada teknologi agronomi, pengelolaan air, dan adaptasi lahan gambut. Pada saat yang sama, Indonesia juga menghadapi pekerjaan rumah lain: bagaimana menjadikan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) memiliki legitimasi global yang setara dengan RSPO.

BACA JUGA: GAPKI Ungkap Penyebab Banyak Pengajuan PSR Kemitraan Gagal Verifikasi

Persoalannya bukan sekadar teknis sertifikasi. Ini menyangkut pertarungan kedaulatan standar. Dunia selama ini lebih percaya pada standar internasional yang dibentuk di luar Indonesia, sementara ISPO masih kerap dipandang sebagai instrumen domestik yang legitimasi globalnya belum kokoh. Jika Indonesia gagal memperkuat posisi ISPO, maka industri sawit nasional akan terus berada dalam posisi defensif di panggung internasional.

Belum selesai soal keberlanjutan, industri sawit juga masih dibayangi ketidakpastian hukum. Konflik tata ruang, klaim kawasan hutan, dan sengketa sosial terus menghantui dunia usaha. Banyak perusahaan beroperasi di bawah bayang-bayang status lahan yang tidak sepenuhnya tuntas secara hukum.

Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana industri sawit menanggapi rencana Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik Pada Selasa (19/5), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Ditutup Menguat

Pemerintah memang memiliki argumen yang sulit dibantah sepenuhnya. Terjadinya praktik under invoicing ekspor, pelaporan harga ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya, devisa menguap ke luar sistem domestik, pajak dan royalti hilang menjadi alasan negara merasa perlu mengambil alih kendali. Jalur ekspor dipersempit, pengawasan dipusatkan, dan arus devisa hasil ekspor dikunci agar tetap berputar di dalam negeri. Logikanya sederhana, jika barang keluar melalui satu pintu, maka negara akan lebih mudah mengawasi uang yang masuk.

Namun pasar membaca lebih jauh dari sekadar upaya penertiban. Di balik narasi pengawasan, tersimpan ambisi yang jauh lebih besar, membangun kontrol penuh atas Devisa Hasil Ekspor (DHE), memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar komoditas global, sekaligus menciptakan platform perdagangan komoditas nasional yang terpusat.

Beberapa permasalahan di atas kiranya perlu pembahasan serius untuk selanjutnya dapat dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, serta arahan pedoman bagi anggota untuk tanggap dan adaptif terhadap dinamika dan tantangan global dan nasional.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Swadaya Riau Periode 20 – 26 Mei 2026 Naik Rp24,49 per Kg  

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar yang menggantung dari Rakernas ini sederhana, apakah industri sawit Indonesia siap berbenah untuk menyelaraskan diri dengan segala perubahan dan tantangan yang semakin kompleks? Serta, apakah GAPKI dapat menjaga marwah industri sawit sebagai industri strategis yang harus didukung dan dilindungi oleh para-pihak, terutama pemerintah? (*)

Penulis: Edi Suhardi / Analisis Berkelanjutan

Disclaimer: Artikel merupakan pendapat pribadi, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis dan tidak ada kaitannya dengan InfoSAWIT.