InfoSAWIT, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Indonesia, Sutiyono, menegaskan bahwa peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit milik anggota menjadi fokus utama organisasi dalam beberapa tahun ke depan. Hal tersebut disampaikan Setiyono dalam diskusi dihadiri InfoSAWIT, Selasa (19/5/2026).
Menurut Sutiyono, terdapat sejumlah strategi utama yang saat ini terus didorong ASPEKPIR guna meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat. Salah satunya melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang dinilai menjadi langkah penting untuk mengganti tanaman tua dan tidak produktif.
“ASPEKPIR terus mengajak anggota untuk melakukan peremajaan sawit agar produktivitas kebun meningkat dan mampu mendukung kebutuhan industri ke depan,” ujarnya.
BACA JUGA: POPSI Tolak Rencana Ekspor Sawit Satu Pintu, Dinilai Berpotensi Ciptakan Monopoli Baru
Selain peremajaan, penerapan Good Agricultural Practices (GAP) atau praktik budidaya sawit yang baik juga menjadi perhatian utama organisasi. Penerapan teknik budidaya yang tepat dinilai mampu meningkatkan hasil panen sekaligus menjaga keberlanjutan usaha perkebunan rakyat.
ASPEKPIR juga menaruh perhatian besar terhadap penguatan kelembagaan petani. Menurut Sutiyono, kelembagaan yang kuat akan mempermudah petani dalam mengakses pembiayaan, program pemerintah, hingga kerja sama dengan perusahaan perkebunan.
Di sisi lain, perbaikan infrastruktur perkebunan turut menjadi bagian dari strategi peningkatan produktivitas. Infrastruktur jalan, sarana angkut, hingga akses pendukung lainnya dinilai masih menjadi kendala di sejumlah sentra sawit rakyat.
BACA JUGA: Sawit Watch Kritik Rencana Tata Kelola Ekspor Terpusat, Dinilai Ancam Petani Sawit Swadaya
Dalam kesempatan tersebut, Setiyono juga menyampaikan dukungan penuh ASPEKPIR terhadap usulan mandatori program PSR. Menurutnya, percepatan PSR sangat diperlukan guna mendukung peningkatan produktivitas dan kesiapan sektor sawit rakyat menghadapi implementasi biodiesel B50.
ASPEKPIR, kata dia, mendorong agar persyaratan pengajuan PSR dapat dipermudah sehingga petani lebih mudah mengakses program tersebut. Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu melakukan pemetaan potensi lokasi PSR agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran.
“Permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat petani juga harus diselesaikan agar pelaksanaan PSR berjalan optimal,” katanya.
BACA JUGA: Prabowo Soroti Kebocoran Ekspor SDA, Sawit Disebut Jadi Korban Praktik Under Invoice
Setiyono menambahkan, kelembagaan petani perlu dipersiapkan secara matang untuk mendukung kebutuhan bahan baku biodiesel B50 di masa mendatang. Sementara itu, kebun ex plasma juga diusulkan wajib melakukan PSR secara serentak guna menjaga produktivitas.
ASPEKPIR juga mengusulkan agar pola pelaksanaan PSR dilakukan seperti pola PIR yang melibatkan kerja sama erat antara perusahaan dan petani sawit rakyat. Menurut Setiyono, perusahaan perkebunan harus semakin ditegaskan untuk bekerja sama dengan sawit rakyat dalam mendukung keberlanjutan industri sawit nasional. (T2)
