Di sisi lain, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, turut menyoroti turunnya harga TBS sawit yang dinilai tidak sejalan dengan perkembangan harga crude palm oil (CPO) maupun minyak goreng di pasaran.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena terdapat ketidaksesuaian antara harga di tingkat petani dengan nilai produk turunan sawit yang masih bertahan di pasar.
Pernyataan DPRD Bengkulu ini menambah dorongan agar tata niaga sawit di daerah lebih transparan dan mampu memberikan perlindungan terhadap petani sawit sebagai salah satu penopang utama industri sawit nasional. (T2)
