InfoSAWIT, BANDUNG – Penguatan kapasitas negosiator Indonesia dinilai menjadi salah satu kunci menjaga daya saing industri kelapa sawit di tengah semakin ketatnya tuntutan perdagangan global yang dikaitkan dengan isu keberlanjutan dan perubahan iklim. Langkah tersebut penting agar kepentingan nasional dapat diperjuangkan secara lebih efektif sekaligus memperluas akses pasar ekspor.
Isu tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Lokakarya Pengembangan Modul Peningkatan Kapasitas Negosiasi Luar Negeri dan Diplomasi terkait Praktik Minyak Sawit Berkelanjutan yang diselenggarakan Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) Universitas Gadjah Mada (UGM) di Bandung, Jawa Barat, pada 22–24 Juni 2026.
Direktur Penelitian UGM, Prof. Mirwan Ushada, mengatakan industri kelapa sawit memiliki posisi strategis bagi perekonomian Indonesia karena menopang mata pencaharian jutaan masyarakat, termasuk petani sawit swadaya. Menurutnya, besarnya kontribusi tersebut harus diimbangi dengan kemampuan diplomasi yang mumpuni dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional.
BACA JUGA: B50 Resmi Dimulai 1 Juli 2026, Biodiesel Sawit Diproyeksi Dongkrak Nilai Industri Rp24,68 Triliun
“Program pengembangan kapasitas negosiasi luar negeri dan diplomasi ini dirancang melalui kombinasi pembelajaran konseptual dan praktik. Tujuannya agar para peserta memiliki kompetensi yang lebih kuat dalam menghadapi perundingan internasional,” ujar Mirwan dilansir InfoSAWIT, dari laman resmi UGM, Senin (29/6/2026).
Ia menambahkan, peningkatan kapasitas para negosiator diharapkan mampu menjembatani kepentingan nasional dengan tuntutan pasar global, sekaligus menjadi katalis dalam memperkuat posisi Indonesia di berbagai forum internasional yang membahas komoditas kelapa sawit.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan, Dr. Miftah Farid, menilai strategi perluasan pasar ekspor tidak hanya sebatas membuka akses perdagangan, tetapi juga harus disertai pemahaman terhadap regulasi, preferensi konsumen, serta penguatan daya saing produk.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik Pada Jumat (26/6), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Menguat
Menurutnya, Indonesia dapat mempertimbangkan pembentukan lembaga khusus promosi sawit seperti yang telah diterapkan Malaysia melalui Promotion Agency. Kehadiran badan tersebut dinilai penting untuk memperkuat diplomasi dagang sekaligus menghadapi berbagai kampanye negatif terhadap minyak sawit Indonesia di pasar internasional.
“Promotion Agency khusus sawit dapat menjadi motor penggerak berbagai strategi promosi sekaligus memperkuat narasi mengenai keberlanjutan, ketertelusuran (traceability), serta besarnya manfaat sosial dan ekonomi industri sawit bagi masyarakat Indonesia,” jelas Miftah.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Responsible Sustainable Palm Oil Initiatives, Dr. Rosediana Suharto, menekankan pentingnya pemerintah memperkuat basis data ilmiah sebagai bekal dalam menghadapi berbagai perundingan internasional terkait sawit.
BACA JUGA: Pertanian Regeneratif Petani Sawit Swadaya Berpotensi Turunkan Emisi Karbon
Selain memperkuat argumen berbasis sains, menurutnya Indonesia juga perlu terus meningkatkan tata kelola lingkungan dan sosial di dalam negeri agar tidak mudah menjadi sasaran kritik dalam forum perdagangan global.
“Kita harus percaya diri membela kapasitas bangsa sendiri. Penolakan terhadap sawit tidak sepenuhnya dilandasi isu lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan melindungi pasar domestik negara-negara tertentu,” katanya.
Pandangan senada disampaikan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Dr. Fadhil Hasan. Ia menilai Indonesia perlu semakin agresif menggarap pasar-pasar nontradisional, seperti Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah.
