Melalui forum tersebut, peserta didorong untuk menyampaikan secara terbuka berbagai kendala dan kesenjangan atau gap yang masih dihadapi dalam memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO.
Pasalnya, kondisi setiap perusahaan tidak sama. Ada perusahaan yang telah mengantongi sertifikat dan tengah menjalani proses surveillance, ada yang masih berada dalam tahapan sertifikasi, serta perusahaan yang masih melakukan pembenahan terhadap sejumlah persyaratan.
Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh pembaruan mengenai kebijakan ISPO, pendalaman prinsip dan kriteria, pembahasan masa transisi regulasi, mekanisme audit dan surveillance, hingga simulasi atau mock audit.
BACA JUGA: Musim Mas Raih Mahayuga Award 2026 sebagai Pelopor Industri Hijau
Selain itu, peserta juga mendapatkan kesempatan membahas persoalan implementasi serta berbagi pengalaman dengan perusahaan yang telah berhasil memperoleh Sertifikat ISPO.
GAPKI Targetkan Seluruh Anggota Bersertifikat ISPO
Komitmen percepatan sertifikasi juga menjadi agenda GAPKI secara nasional. Dalam sambutan Ketua Umum GAPKI yang dibacakan Ketua Bidang Perkebunan, Azis Hidayat, disebutkan bahwa sejak 2019 GAPKI telah mencanangkan target agar seluruh perusahaan anggotanya memiliki Sertifikat ISPO.
Namun, target tersebut masih membutuhkan percepatan. Hingga Juli 2025, sebanyak 587 perusahaan anggota GAPKI telah memperoleh sertifikat ISPO, atau sekitar 79 persen dari total 743 anggota.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumbar Periode III Agustus 2026 Turun Rp113,48 per Kg
Dengan masih adanya perusahaan yang belum tersertifikasi, GAPKI terus mendorong berbagai langkah pendampingan dan peningkatan kapasitas agar target 100 persen anggota GAPKI bersertifikat ISPO dapat diwujudkan.
Perubahan regulasi melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2025 juga memperluas tantangan implementasi karena ruang lingkup sertifikasi kini mencakup rantai industri yang lebih luas, mulai dari sektor hulu hingga hilir dan bioenergi.
Kondisi tersebut menuntut perusahaan untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan serta memastikan sistem operasional dan tata kelolanya sejalan dengan prinsip perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
BACA JUGA: GAPKI Sumbar Keberatan Pajak Air Permukaan Dikenakan pada Areal Sawit Berbasis Curah Hujan
GAPKI berharap kegiatan Sosialisasi dan Klinik ISPO di Kalimantan Barat tidak berhenti sebagai forum penyampaian materi. Setiap peserta diharapkan dapat membawa pulang rencana aksi yang konkret, mulai dari identifikasi kesenjangan yang perlu diperbaiki, penetapan pihak yang bertanggung jawab, hingga target waktu penyelesaian.
Kolaborasi antara pemerintah, GAPKI, lembaga sertifikasi, perusahaan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat implementasi ISPO.
Melalui langkah tersebut, percepatan sertifikasi diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memperkuat posisi industri kelapa sawit Kalimantan Barat agar semakin produktif, berdaya saing, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. (T2)
