Dari jumlah tersebut, sebanyak 875 titik dilaporkan berada di konsesi pertambangan, sedangkan 32 titik berada di konsesi perkebunan sawit.
Secara keseluruhan, terdapat 907 titik atau sekitar 70,8 persen dari total hotspot yang berada di dalam kawasan konsesi perusahaan. Sementara secara terpisah, sekitar 68,3 persen berada di konsesi pertambangan dan sekitar 2,5 persen berada di konsesi perkebunan sawit.
Menurut Prof. Yanto, temuan tersebut penting untuk menjadi dasar penentuan prioritas verifikasi lapangan dan pengawasan. Namun, posisi hotspot di dalam batas konsesi belum dapat digunakan sebagai bukti tunggal untuk menyimpulkan penyebab kebakaran.
BACA JUGA: Dari Pemahaman ke Penerapan, Pelatihan ISPO Bekali Pekebun Sawit Swadaya Menuju Sertifikasi
Analisis yang lebih komprehensif, katanya, perlu mempertimbangkan luas konsesi, periode pengamatan, sensor yang digunakan, tingkat kepercayaan data, kemungkinan duplikasi deteksi, serta jumlah kejadian yang telah diverifikasi secara langsung di lapangan.
Cuaca dan Kondisi Gambut Perbesar Risiko
Selain aktivitas manusia, kondisi cuaca dan karakteristik biofisik lahan turut menentukan tingkat risiko serta perkembangan kebakaran.
Ketika kondisi lingkungan semakin kering, kelembapan bahan bakar vegetasi menurun sehingga api lebih mudah menyala dan meluas. Risiko juga meningkat pada lahan gambut yang mengalami drainase karena penurunan muka air dapat membuat lapisan organik lebih rentan terbakar.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Withdraw pada Rabu (19/8), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Ditutup Menguat
Dalam kondisi tertentu, api bahkan dapat merambat di bawah permukaan dan menjadi lebih sulit dideteksi maupun dipadamkan.
Prof. Yanto kembali menegaskan bahwa sensor hotspot hanya mendeteksi radiasi termal. Data tersebut tidak memberikan informasi mengenai identitas pelaku, motif, maupun penyebab awal api.
Karena itu, penentuan pihak yang bertanggung jawab harus didasarkan pada proses investigasi dan pembuktian yang memadai, bukan semata-mata berdasarkan keberadaan titik panas.
BACA JUGA: RSPO Dorong Sertifikasi Jadi Kunci Akses Pasar dan Penguatan Petani Sawit Swadaya
GAPKI menilai pemahaman berbasis data dan verifikasi yang kuat penting agar langkah pencegahan serta penanggulangan karhutla dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Pendekatan tersebut juga diperlukan agar standar pengawasan dan pembuktian diterapkan secara konsisten terhadap seluruh sektor dan penggunaan lahan.
Menghadapi musim kemarau 2026 dan potensi kondisi cuaca ekstrem, GAPKI mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan bersama. Kolaborasi sejak tahap pencegahan diharapkan mampu mengendalikan api lebih dini dan menjaga lingkungan serta masyarakat dari ancaman kabut asap. (T2)
