InfoSAWIT, JAKARTA – Meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau 2026 mendorong Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkuat kesiapsiagaan perusahaan anggota. Langkah pencegahan, patroli lapangan, penguatan regu pemadam hingga kolaborasi dengan pemerintah dan aparat menjadi bagian dari strategi menghadapi ancaman kabut asap.
GAPKI menegaskan penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Dunia usaha, pemerintah, aparat keamanan, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan perlu bergerak dalam satu sistem yang terkoordinasi untuk mencegah api berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan penguatan sinergi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga kawasan perkebunan maupun wilayah di sekitarnya dari ancaman kebakaran.
BACA JUGA: APHI-GAPKI Dorong Protokol Bersama agar Pemadaman Karhutla Lebih Cepat
Sebagai langkah antisipatif, GAPKI telah mengeluarkan sejumlah surat imbauan kepada seluruh ketua cabang dan pimpinan perusahaan anggota. Salah satunya melalui Surat No. 088/GAPKI/III/2026 tertanggal 13 Maret 2026 yang mendorong langkah pencegahan kebakaran sejak dini.
Imbauan itu kemudian diperkuat melalui Surat No. 280/GAPKI/VII/2026 tertanggal 30 Juli 2026 yang secara khusus menekankan upaya pencegahan karhutla di lahan gambut.
Selain itu, GAPKI sebelumnya juga menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) pada 16 Oktober 2025 mengenai kerja sama pembinaan masyarakat dalam pengendalian karhutla. Kesepakatan tersebut disaksikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Pertanian.
BACA JUGA: Keadilan dalam Penegakan Hukum Karhutla
Perusahaan Sawit Siagakan Tim dan Infrastruktur Pemadam
Di tingkat lapangan, perusahaan anggota GAPKI terus memperkuat kesiapan menghadapi potensi kebakaran. Apel siaga karhutla dilakukan secara berkala, sementara Tim Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (KTD) serta Regu Pemadam Kebakaran (RPK) diminta tetap aktif.
Kesiapan tersebut didukung oleh berbagai infrastruktur, mulai dari mesin pompa air, embung, menara pemantau api, hingga sarana pemadaman lainnya.
Koordinasi juga diperkuat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, serta jajaran TNI dan Polri di masing-masing daerah. Tujuannya, memastikan informasi mengenai titik api dapat segera ditindaklanjuti dan sumber daya pemadaman dapat dikerahkan secara cepat.
BACA JUGA: Nilai CPO Malaysia September 2026 Naik ke RM4.392,32 per Ton, Bea Ekspor Tetap 10 Persen
“Sinergi lintas asosiasi dan lintas sektor menjadi bagian penting dari tanggung jawab bersama dunia usaha dalam menjaga kawasan konsesi dan wilayah sekitarnya dari ancaman karhutla,” demikian komitmen yang ditekankan GAPKI dalam memperkuat pengendalian kebakaran selama musim kemarau, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Senin (24/8/2026).
Aksi Pencegahan Karhutla Dilakukan di Sejumlah Daerah
Penguatan kesiapsiagaan tersebut juga diterjemahkan melalui berbagai kegiatan di daerah.
Di Kalimantan Tengah, GAPKI turut mengerahkan regu pemantau untuk membantu pengawasan titik panas dan mendukung penanganan kebakaran, khususnya di sekitar wilayah Palangka Raya.
BACA JUGA: I-EU CEPA Siap Buka Jalan Baru Ekspor Sawit Indonesia ke Eropa
Sementara di Kalimantan Selatan, perusahaan-perusahaan anggota telah menyiagakan tim pemadam dan bergabung dalam Satgas Darat bersama sejumlah perusahaan lainnya. GAPKI Kalimantan Selatan juga menyalurkan 20.000 masker kepada masyarakat yang terdampak kabut asap sebagai bagian dari respons terhadap meningkatnya risiko gangguan kualitas udara.
Adapun di Kalimantan Barat, perusahaan perkebunan sawit di wilayah Ketapang terus memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, menggelar apel siaga, serta melakukan patroli bersama TNI-Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan pemerintah untuk memperkuat koordinasi dalam pengendalian karhutla, terutama pada wilayah yang menghadapi risiko kebakaran lebih tinggi selama periode kemarau.
