Petani Sawit Desak Pemerintah Evaluasi B50 dan Libatkan Koperasi dalam Rantai Pasok Biodiesel

InfoSAWIT, JAKARTA – Penerapan program biodiesel B50 kembali menjadi perhatian petani sawit. Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia (SPKS) meminta pemerintah memastikan peningkatan kebutuhan bahan baku biodiesel tidak hanya mendorong penyerapan CPO, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih nyata kepada petani sawit.

Dalam keterangan resmi yang diterima InfoSAWIT, ditulis Sabtu (26/9/2026), tuntutan tersebut disampaikan dalam rangkaian aksi Hari Tani Nasional pada 24 September 2026. SPKS mengusung agenda “Inklusivitas Petani dalam Rantai Pasok B50 dan Hilirisasi Biodiesel Berbasis Koperasi Pekebun.”

SPKS menilai petani kelapa sawit merupakan bagian penting dalam penyediaan bahan baku industri energi dan hilirisasi sawit. Namun, meningkatnya kebutuhan bahan baku untuk B50 belum otomatis membuat petani terhubung secara langsung dengan rantai pasok biodiesel.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Tetap pada Kamis (24/9), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Stabil

Dalam praktiknya, menurut SPKS, masih banyak petani yang menjual tandan buah segar (TBS) melalui tengkulak dan pedagang perantara. Sementara itu, hubungan pasokan dengan pelaku industri biodiesel berlangsung melalui rantai perdagangan yang panjang.

Petani Belum Mendapat Jaminan dalam Rantai Pasok B50

SPKS menilai peningkatan penyerapan CPO untuk program B50 perlu diikuti kebijakan yang secara khusus memastikan keterlibatan petani. Salah satu usulan yang disampaikan adalah kewajiban bagi Badan Usaha BBN untuk membangun kemitraan dengan koperasi pekebun.

Melalui skema tersebut, sebagian kebutuhan bahan baku biodiesel diharapkan berasal dari produksi petani. Koperasi juga tidak hanya ditempatkan sebagai lembaga pengumpul TBS, tetapi diberi ruang hukum dan kelembagaan untuk berkembang menjadi pelaku usaha dalam ekosistem BBN.

BACA JUGA: PSR Riau Capai 55.140 Hektare, Dana Peremajaan Sawit Rakyat Tembus Rp1,9 Triliun

Persoalan tersebut menjadi salah satu pokok tuntutan karena peningkatan produksi dan penyerapan biodiesel dinilai tidak otomatis menjamin bahan bakunya berasal dari petani. Tanpa kewajiban kemitraan, Badan Usaha BBN masih dapat memenuhi kebutuhan bahan baku melalui rantai pasok yang tidak terhubung langsung dengan petani.

SPKS juga menyoroti panjangnya rantai perdagangan TBS. Ketika hubungan pasokan dengan industri biodiesel tidak dibangun melalui koperasi pekebun, petani dinilai tetap bergantung pada tengkulak dan pedagang perantara. Kondisi tersebut dapat membatasi akses petani terhadap pasar, informasi harga, kontrak pasokan dan nilai tambah.

B50 Diminta Diterapkan secara Terukur

Dalam tuntutannya, SPKS meminta pemerintah mengevaluasi penerapan B50 secara berkala dan memastikan manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh petani sawit.

BACA JUGA: CELIOS Ungkap Sulawesi Lampaui Batas Ekologis Sejak 2024, Industri Ekstraktif Jadi Sorotan

Organisasi tersebut juga mengusulkan penerapan B50 secara terukur dan fleksibel atau flexible blending. Tingkat pencampuran biodiesel, menurut tuntutan SPKS, perlu mempertimbangkan ketersediaan CPO, kebutuhan domestik serta kondisi pasar ekspor.

Mandatori biodiesel, menurut SPKS, tidak hanya perlu mengejar target energi, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan pasar dan perlindungan terhadap harga TBS petani.

Selain itu, SPKS meminta pemerintah mengevaluasi pungutan ekspor CPO sebesar 12,5 persen. Dalam dokumen tuntutannya, SPKS menyatakan pungutan tersebut menekan harga TBS, sementara dana yang dihimpun mayoritas digunakan untuk insentif biodiesel. Karena itu, SPKS meminta agar beban pembiayaan biodiesel tidak berujung pada penurunan harga yang harus ditanggung petani.

BACA JUGA: MPOC Proyeksikan Ekspor Sawit Malaysia Stabil 16 Juta Ton pada 2027

Koperasi Pekebun Diminta Masuk Ekosistem BBN

Salah satu tuntutan utama SPKS adalah agar Kementerian ESDM menetapkan kewajiban bagi Badan Usaha BBN untuk bermitra dengan koperasi pekebun. Kemitraan tersebut diharapkan memastikan produksi petani menjadi bagian dari pasokan bahan baku biodiesel.

SPKS juga meminta adanya kuota atau persyaratan minimum pasokan bahan baku dari petani melalui koperasi dalam setiap alokasi B50. Kewajiban tersebut, menurut organisasi petani, harus dapat diukur, diverifikasi dan menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan alokasi B50.

Lebih jauh, SPKS meminta Kementerian ESDM membuka jalur hukum bagi koperasi pekebun untuk menjadi pelaku usaha BBN. Regulasi pengusahaan dan pemanfaatan BBN dinilai perlu memberikan ruang secara eksplisit bagi koperasi pekebun untuk memenuhi persyaratan dan menjadi salah satu pelaku usaha dalam ekosistem tersebut.

BACA JUGA: Langkah SPKS Menuju Kepatuhan EUDR: Memperkuat Legalitas, Ketertelusuran, Kelembagaan, Dan Kemitraan Sawit Rakyat

Dengan demikian, hilirisasi biodiesel berbasis sawit diharapkan tidak berhenti pada pengolahan bahan baku, tetapi juga membuka kesempatan bagi koperasi pekebun untuk memiliki dan mengembangkan kegiatan usaha pengolahan, penyediaan bahan baku maupun BBN.

PSR Didorong untuk Menjamin Bahan Baku

Selain persoalan rantai pasok, SPKS memasukkan percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dalam tuntutannya. Pemerintah diminta mempermudah dan mempercepat pelaksanaan PSR serta meningkatkan dukungan dana menjadi Rp90 juta per hektare, termasuk dukungan biaya hidup selama masa peremajaan.

SPKS menilai kebutuhan bahan baku biodiesel perlu diperkuat melalui peningkatan produktivitas kebun petani yang telah ada, bukan melalui pembukaan lahan baru.