InfoSAWIT, JAKARTA – Kebijakan demi kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap industri sawit dalam enam bulan terakhir ternya malah membuat posisi petani sawit semakin terpuruk.
Harga tandan buah segar (TBS) petani semakin hari semakin anjlok, atau malah tak laku, walau kebijakan keran ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) telah diberlakukan.
Situasi ini membuat Soaduon Edo Sitorus (47), seorang petani ang memiliki kebun sawit di Provinsi Riau, mengirimkan surat terbuka kepada Presiden republik Indonesia, H. Joko Widodo (Jokowi).
Tanpa tendeng aling-aling, sebagai rasa tanggungjawab atas surat terbukanya tersebut, petani sawit sekaligus penggiat petani sawit swadaya yang memiliki gelar akademik S.Hut dan MSi ini menyertakan nonor handphone-nya.
BACA JUGA : GAPKI Sumbar: Jangan Ada Beban Pungutan TBS Sawit, Situasi Masih Sulit
Berikut cuplikan surat terbuka dari Soaduon Edo Sitorus tersebut!
Bapak Presiden Joko Widodo yang Terhormat.
“Apakah layak negara memberlakukan domestic market obligation dan domestic price obligation (DMO-DPO) dan pungutan non-pajak yang sebagian besar untuk program subsidi biodiesel dan subsidi minyak goreng itu dibebankan kepada jutaan petani sawit miskin?”
“Bukankah tidak sebaiknya beban dan pungutan itu dilakukan di hulu untuk dibebankan kepada pemilik puluhan ribu bahkan ratusan ribu hektar lahan hak guna usaha (HGU) yang telah difasilitasi negara untuk Pengusaha?”
“Saya dan ada banyak orang-orang berpendidikan tinggi telah memilih jalan hidup menjadi petani sawit. Namun mata pencaharian kami kini telah rusak karena dampak kebijakan Bapak dan jajaran Kabinet terkait yang Bapak tugasi”.
“Negara di bawah kekuasaan Bapak Presiden melakukannya di saat kami petani sawit memasuki siklus panen raya. Harga kami anjlok dari Rp 3.500 menjadi Rp 1.500-an per kilogram (kg) sampai sekarang”.
“Padahal harga TBS di negara tetangga terus merangkak sampai Rp 5.000/kg. Kami hanya hanya menerima sepertiga harga. Anjlok bukan karena harga anjlok, tapi karena kebijakan yang Bapak sudah tahu akan berdampak buruk bagi petani sawit, tetapi tetap Bapak lakukan. Bapak sangat kejam pada petani sawit”.
Selanjutnya ia menyebutkan selama ini petani tengah memasuki panen raya buah sawit, apalagi perawatan kebun yang dilakukan sangat maksimal walau harga pupuk melonjak naik 300%, plus didukung curah hujan yang mendukung.
Tapi semua itu, kata dia, teras ambyar karena Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan yang membuat harga TBS produksi petani kembali seperti harga 10 tahun yang lalu.
“Kerja keras, modal dan pengetahuan yang kami harapkan bersama berkat Tuhan yang kami dapatkan, terampas oleh penindasan dan kekuasaan. Semua ini terjadi karena Bapak menutup kran ekspor tanpa mempedulikan dampaknya kepada kami petani,” kata Soaduon.
Ia menilai keran ekspor yang dibuka malah diperslit dengan regulasi yang rumit sehingga menghambat ekspor. Kata dia, petani sudah sangat terbeban. Semua kebijakan pemerintah akan berdampak buruk pada kemampuan petani dalam merawat kebun serta panen berikutnya.
Ia menilai tidak pantas kalau petani harus menanggung beban untuk subsidi biodiesel dan minyak goreng. Namun hal itu justru terjadi melalui kebijakan DMO-DPO dan pungutan nonpajak oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di sektor hilir.
Seharusnya dana sawit dikumpulkan hanya dari pengusaha yang memiliki ribuan hingga ratusan ribu hektar HGU yang telah difasilitasi negara? Atau ditambah dari para pekebun yang memiliki ratusan dan ribuan hektar yang selama ini tidak memiliki izin usaha perkebunan (IUP) dan HGU?
“Saya mengikuti perkembangan di bawah jajaran Bapak Presiden terkait masalah sawit, tapi saya melihat akar masalah yang kami hadapi belum tersentuh. Segala bentuk revisi peraturan yang dibuat belum bisa jadi jalan terang memulihkan harga TBS petani. Ini baru bisa tuntas jika DMO-DPO dan pungutan nonpajak oleh BPDPKS dilakukan di hulu berbasis HGU,” ujar Soaduon.
Kata dia, petani akan semakin terbebani jika semua pungutan itu ditimpakan ke petani di sektor hulu. BPDPKS itu, ucapnya, selazimnya mengenakan pungutannya di hulu kepada Perusahaan pemilik HGU.
Ia berharap Presiden Jokowi marah setelah membaca suratnya tersebut. Ia yakin kemarahan Presiden akan akan menjadi jalan memperbaiki akar masalah.
“Sehingga jutaan masyarakat petani sawit miskin akan terbebas dari aturan yang selama ini menurutku salah konsep, salam hormat saya untuk Bapak Presiden, semoga tetap kuat memikirkan persoalan-persoalan dalam bangsa ini. Soaduon Edo Sitorus, petani sawit, 081364410591,” tegasnya. (T5)
