InfoSAWIT, JAKARTA – Rencana pemerintah untuk mengatur ekspor sumber daya alam melalui mekanisme satu pintu mendapat perhatian dari kalangan petani sawit. Ketua Kopbun Belayan Sejahtera, Jamaluddin, menilai gagasan tersebut pada prinsipnya bertujuan baik untuk memperkuat pengawasan tata niaga dan mencegah kebocoran devisa negara, namun implementasinya perlu dirancang secara matang agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha maupun petani.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pemerintah untuk mengatur penjualan berbagai komoditas sumber daya alam Indonesia melalui badan usaha yang ditunjuk negara.
“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” kata Presiden Prabowo.
BACA JUGA: Prabowo Resmi Terbitkan Regulasi Tata Kelola Ekspor SDA, Sawit Jadi Komoditas Pertama yang Ditata
Menanggapi wacana tersebut, Jamaluddin mengatakan penguatan peran negara dalam mengawasi ekspor komoditas strategis merupakan langkah yang dapat dipahami dalam konteks menjaga kepentingan nasional. Menurutnya, negara memiliki kepentingan untuk memastikan tata niaga ekspor berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.
“Kami melihat ini sebagai gagasan yang baik dalam semangat nasionalisme ekonomi. Tujuannya untuk mencegah kebocoran devisa dan memastikan pengelolaan sumber daya alam lebih terkendali,” ujarnya, dalam kanal Youtube Koperasi Belayan Sejahtera, yang ditulis InfoSAWIT, Senin (1/6).
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi rinci yang menjelaskan mekanisme pelaksanaannya. Kondisi tersebut dinilai memunculkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha dan berpotensi memengaruhi sentimen pasar.
BACA JUGA: Prabowo Soroti Kebocoran Ekspor SDA, Sawit Disebut Jadi Korban Praktik Under Invoice
Menurut Jamaluddin, kekhawatiran tersebut mulai terlihat dari pergerakan harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah daerah. Ia mengungkapkan bahwa beberapa wilayah di Kalimantan Timur mengalami penurunan harga TBS setelah munculnya wacana tersebut.
“Di beberapa daerah harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.400 per kilogram turun menjadi sekitar Rp2.700, bahkan ada yang mendekati Rp2.000 per kilogram. Kondisi ini tentu menjadi perhatian karena dampaknya langsung dirasakan petani,” katanya.
Ia menambahkan, penurunan harga tersebut terjadi di tengah meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga bahan bakar yang digunakan dalam operasional perkebunan dan transportasi hasil panen.
BACA JUGA: Disbun Muba Minta PKS Tetap Serap TBS Sawit Petani, Stabilitas Harga TBS Jadi Perhatian
Bagi petani swadaya, lanjutnya, kondisi tersebut dapat menekan daya beli dan kesejahteraan keluarga petani apabila berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Karena itu, pemerintah diminta mempertimbangkan secara cermat berbagai konsekuensi yang mungkin muncul sebelum menerapkan kebijakan baru di sektor ekspor.
Jamaluddin juga menekankan pentingnya pelibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani swadaya, dalam proses penyusunan kebijakan. Menurutnya, selama ini petani sering kali menjadi pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan, namun tidak selalu dilibatkan dalam proses perumusannya.
“Petani swadaya harus diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih komprehensif dan meminimalkan dampak yang tidak diinginkan,” ujarnya.
BACA JUGA: Firman Soebagyo Minta Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu, Khawatir Harga TBS Petani Tertekan
Meski menyampaikan sejumlah catatan, Jamaluddin mengimbau petani agar tidak bereaksi berlebihan terhadap wacana yang masih dalam tahap pembahasan tersebut. Ia mengingatkan bahwa kepanikan di tingkat petani justru dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan harga lebih jauh.
Menurutnya, tujuan utama pengaturan tata niaga ekspor adalah menciptakan sistem perdagangan yang lebih tertib dan transparan. Karena itu, ia meminta petani untuk melihat kebijakan tersebut secara objektif sambil tetap mengawal proses penyusunannya.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan pemerintah agar memastikan mekanisme yang dibangun memiliki sistem pengawasan yang kuat dan akuntabel. Hal tersebut penting untuk mencegah munculnya praktik rente maupun potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis.
BACA JUGA: HR CPO Juni 2026 Turun Jadi US$ 1.029,51 per MT, BK CPO US$ 148 per MT dan PE sebesar 12,5 persen
Selain mendorong perbaikan tata kelola, Jamaluddin mengajak petani sawit swadaya untuk meningkatkan daya tahan usaha melalui penerapan praktik budidaya yang baik atau good agricultural practices (GAP). Langkah tersebut mencakup pemupukan sesuai rekomendasi, perawatan kebun yang optimal, serta pemanfaatan bahan organik untuk menekan biaya produksi.
Ia juga menyarankan petani mulai mengembangkan sumber pendapatan alternatif guna mengurangi ketergantungan terhadap satu komoditas. Diversifikasi usaha dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga petani ketika terjadi gejolak harga komoditas.
“Petani perlu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, termasuk dengan memanfaatkan lahan yang tersedia untuk mendukung produksi pangan dan sumber pendapatan lainnya,” katanya.
Menutup pernyataannya, Jamaluddin mengajak petani sawit swadaya di seluruh Indonesia untuk memperkuat organisasi dan konsolidasi kelembagaan. Menurutnya, organisasi petani yang kuat akan meningkatkan posisi tawar petani dalam menyampaikan aspirasi dan mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sektor perkebunan.
“Petani harus bersatu dan memperkuat organisasi agar memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam berdialog dengan pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya,” pungkasnya. (T3)
