InfoSAWIT, JAKARTA – Diungkapkan Ekonom Senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, tugas dari pemerintah adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan minyak goreng sawit masyarakat dengan harga terjangkau dan tersedia.
Sementara dalam kasus langka dan tingginya harga minyak goreng sawit, tutur Faisal Basri, pemerintah tidak memetakan permasalahan ini dengan baik dengan menyatakan penyebab hal ini terjadi adalah perusahaan banyak melakukan ekspor. “Padahal secara angka dan data jumlah ekspor justru menurun pada tahun 2021,” papar Faisal dalam keterangan diterima InfoSAWIT, Jumat (21/10/2022).
Lebih lanjut tutur Faisal, dirinya menilai kebijakan pemerintah terkait minyak goreng sawit ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah Republik Indonesia, karena semua pihak dirugikan atas kebijakan ini. Kebijakan dua harga untuk biodiesel menjadi biang kerok, dimana barang (biodiesel) yang sama dan identik namun harganya berbeda (ekspor dan domestik).
BACA JUGA: Menteri Perdagangan dan Presiden RI Bertanggungjawab Kasus Mahalnya Minyak Goreng
”Terkait alokasi CPO dalam negeri, saya melihat adanya persaingan antara CPO untuk Pangan dan CPO untuk Biodiesel. Pemerintah mengutamakan CPO untuk energi dibandingkan pangan. Belum ada kebijakan pemerintah untuk alokasi CPO ini,” tandas Faisal. (T2)
