InfoSAWIT, JAKARTA – Masih belum belum lancarnya program yang diemban Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memperoleh kitik dari Anggota Komisi XI DPR RI Abdul Wahid. Lantaran dianggap masih banyak persyaratan administrasi yang menyulitkan petani sawit sampai perihal program peremajaan sawit (PSR).
“Badan ini dibentuk untuk peningkatan dan kesejahteraan bagi petani serta pelaku di bidang sawit, atau memang ini (BPDPKS) dibentuk hanya untuk sekedar perusahaan saja,” Abdul Wahid yang berasal dari Fraksi PKB itu saat mengikuti pertemuan di Pekanbaru, Riau, pada Jumat (18/11/2022) lalu.
Wahid pun turut mempertanyakan perihal 95% dari hampir Rp70 triliun dana yang terkumpul mulai rentang tahun 2019-2021 oleh BPDPKS habis untuk kegiatan industri biodiesel sedangkan untuk program yang mengarah kepada rakyat tak sampai 5 persen.
BACA JUGA: Koperasi Perkasa Nalo Tantan Peroleh Bantuan Sarpras Alat Berat dari BPDPKS
Sebab itu dia pun mengusulkan agar dibentuk panitia khusus (Pansus). Pansus tersebut dinilainya urgen untuk dibentuk agar ditemukan benang merah atas persoalan yang menjerat BPDPKS. Terlebih ada kesan dari BPDPKS yang tidak mengambil peran saat harga sawit anjlok dan membuat petani sawit merugi.
Melalui Pansus itu, pihaknya akan mendorong adanya perbaikan dari BPDPKS, mulai mekanisme program kerja hingga sistem penyalurannya. “Kita melihat bahwa kerja utama dari BPDPKS ini nggak jalan, malah kerja sampingannya. Jadi kita berharap adanya perbaikan,” katanya. (T2)
