InfoSAWIT, JAKARTA – Dilahirkan di sebuah desa Mersam, Provinsi Jambi pada 78 tahun silam, tepatnya tanggal 30 Desember 1943. Pria bernama Marzuki Usman, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi, Jurusan Keuangan dan Perbankan, Universitas Gajah Mada pada tahun 1969. Berikutnya pada tahun 1975, Gelar Master of Arts in Economics, didampuknya dari Duke University, Durham, North Carolina, USA.
Semula berkarir di dunia pemerintahan sebagai Staf Direktorat Jenderal Keuangan, Departemen Keuangan pada tahun 1969, usai mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Lalu, berkarya di Direktorat Jenderal Moneter, Departemen Keuangan, tahun 1977 hingga 1988, hingga menjabat sebagai Direktur Investasi dan Kekayaan Negara, kemudian Direktur Lembaga Keuangan, dan Akuntansi.
Tahun 1988 hingga 1991, Ia dipercaya sebagai Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal, Setelah itu, Ia menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan, dan Latihan Keuangan, Departemen Keuangan pada tahun 1991 sampai dengan 1995.
BACA JUGA: Sidang Kasus Minyak Goreng Sawit, Komisaris Wilmar di Tuntut Rp 10,9 Triliun
Dirinya juga dipercaya sebagai Kepala Badan Analisa Keuangan, dan Moneter, Departemen Keuangan dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1998. Selain karir di pemerintahan yang moncer, dirinya juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada Bank Bumi Daya, dari tahun 1981 sampai tahun 1987, BDNI dari 1983-1989.
Marzuki yang semasa muda sudah menduduki berbagai posisi penting ini, mengingat jelas program pemerintah yang digagas melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit nasional. “Waktu itu, saya masih berumur 35 tahun, jabatan salah satu Direktur di Departemen Keuangan, melalui program kemitraan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Aek Bara Sumatera Utara untuk petani, bekerjasama dengan Perkebunan Nusantara 6,” kata Marzuki menjelaskan awal mula pengembangan perkebunan sawit di Indonesia.
Awal tahun 1980an, melalui program kemitraan, pemerintah menyiapkan lahan perkebunan kelapa sawit bagi rakyatnya, dimana setiap Kepala Keluarga (KK), mendapatkan lahan seluas 5 hektar (ha). “Kebunnya disiapkan pemerintah bersama perusahaan perkebunan, jadi masyarakat tidak ikut membabat hutan, jika sudah jadi maka diserahkan kepada petani,” jelasnya.
BACA JUGA: Cara Membuat Biodiesel Ala Rumahan
Akibat keterlibatan masyarakat yang sangat minim tersebut, maka rasa memiliki masyarakat yang menerima kebun juga sangat minim, bahkan terbilang tidak ada. Sehingga, dengan mudahnya mereka menjual lahan yang sudah dimiliki. “Selain dapat uang dari jual lahan kemitraan, sama si pembeli disuruh nungguin lahan, sehingga juga dapat gaji, sementara beban hutang tidak ada,” jelasnya.
Alasan, tidak mau berhutang dan membayar cicilan serta bisa mendapat uang sebagai upahnya, menjadi jawaban sebagian besar petani sawit waktu itu. “Seharusnya, masyarakat yang mau jadi petani kelapa sawit, di didik terlebih dahulu, sehingga memiliki kesadaran penuh untuk membangun perkebunan kelapa sawit miliknya,” kata Marzuki menjelaskan, lebih lanjut, ”Berbagai kesulitan yang dihadapi petani saat awal pembangunan perkebunan kelapa sawit, bukan menjadi penghalang bila mereka tekun dan ulet berusaha”.
Menurut Marzuki, pemerintah harus melakukan pendidikan sedini mungkin kepada masyarakat pedesaan sebelum program tersebut dilakukan. Sebab, partisipasi aktif masyarakat secara sadar bermitra dengan perusahaan perkebunan, akan mampu mengembangkan perkebunan kelapa sawit nasional.
BACA JUGA: India Naikan Tarif Impor CPO dan Turunkan Tarif Olein
Sehingga, program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia akan mampu terwujud. Sebab, keberhasilan minyak sawit sebagai komoditi global sudah sejak lama dirasakan. Bahkan, tak hanya pengusaha nasional saja yang mampu berusaha perkebunan kelapa sawit, banyak pengusaha dan investor luar negeri juga tertarik berbisnis perkebunan kelapa sawit. (T1)
