InfoSAWIT, JAKARTA – Dalam Rapat Koordinasi Minyak Goreng Rakyat di Badan Pangan Nasional yang digelar pada Senin (24/7/2023) mencatat bahwa Realisasi Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng sawit akan berada disekitar 60% dari target DMO.
Dimana dalam rapat tersebut mencatat, realisasi DMO Minyak Goreng Rakyat sampai Tanggal 23 Juli 2023 sebesar 145.532 ton atau 48,51% dari total DMO. “Estimasi realisasi DMO pada bulan Juli diperkirakan antara 60%-70% dari target DMO atau sekitar sekitar 200.000 ton,” catat Kementerian Perdagangan dalam laporannya yang diperoleh InfoSAWIT, Senin (24/7/2023).
Alasan realisasi DMO yang tidak sesuai target 300.000 ton diperkirakan karena masih tingginya Hak Ekspor (HE) milik Produsen dan masih lesunya ekspor CPO, serta produk turunannya.
BACA JUGA: Kebijakan DMO Minyak Goreng Rakyat Diusulkan Disempurnakan
Sementara untuk Realiasi DMO Minyakita sampai Tanggal 23 Juli 2023 sebesar 41.509 ton atau 28,52% dari total DMO 145.532 ton. Dengan demikian diproyeksikan realisasi DMO pada bulan Juli diperkirakan antara 30%-40% dari target DMO atau sekitar sekitar 70.000 ton.
Seperti pada realisasi DMO minyak goreng rakyat, alasan rendahnya realisasi pada DMO Minyakita lantaran produsen tidak membutuhkan faktor pengali insentif kemasan akibat dari masih banyaknya HE.
Kemendag juga melakukan evaluasi terhadap penerapan DMO minyak goreng rakyat, setidaknya ada empat poin, pertama, pasokan DMO secara total dibawah target pemenuhan. “Rata-rata bulanan hanya mencapai 80% dari target pemenuhan. Bahkan, pada bulan Mei 2023, capaian realisasi hanya mencapai 189 ribu ton atau 63%,” catat pihak Kemendag.
BACA JUGA: CPOPC Dorong Praktik Sawit Berkelanjutan Bagi Petani Sawit
Kedua, produsen tidak seluruhnya penuhi kewajiban DMO, ketiga, pendistribusian minyak goreng belum merata, keempat, distribusi minyakita rendah dibandingkan curah. “Rata-rata distibusi Minyakita setiap bulannya kurang dari 100 ribu ton, masih lebih rendah dari target 40% dari total DMO atau setara 120 ribu ton,” demikian catatan evaluasi dari Kemendag. (T2)
