Walhi Papua Desak Pemerintah Daerah Papua Lindungi Hutan dan Lingkungan Hidup

InfoSAWIT, PAPUA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Papua menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah Papua dalam melindungi hutan dan lingkungan hidup, terutama untuk mendukung keberlangsungan masyarakat adat di tanah Papua.

Direktur Eksekutif Walhi Papua, Maikel Primus Peuki, mengungkapkan bahwa hutan di tanah Papua telah mengalami kerusakan yang signifikan akibat dari ekspansi perkebunan sawit, pertambangan, proyek industri ekstraktif, dan kegiatan investor lain yang mendapatkan izin dari pemerintah pusat.

Menurut Maikel, total luas hutan di tanah Papua mencapai sekitar 94,1 juta hektar, atau sekitar 50,1% dari total luas hutan di Indonesia. Hutan di Papua juga merupakan hutan primer yang memiliki tingkat keragaman hayati tertinggi di dunia, dengan ribuan spesies tumbuhan, ratusan jenis burung, mamalia, dan reptil.

BACA JUGA: BRIN dan PTPN IV PalmCo Lanjutkan Kolaborasi Pengembangan Biogas dari Limbah Sawit

“Keberadaan hutan sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama sebagai sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat adat di tanah Papua. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hutan Papua dengan komitmen nyata melalui kebijakan yang tepat,” ujar Maikel dalam keterangan resmi diperoleh InfoSAWIT, ditulis Senin (22/4/2024).

Maikel juga menyoroti dampak dari kebijakan pemekaran daerah otonom baru di tanah Papua, yang memicu polemik di berbagai sektor. Dia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus berkomitmen pada perlindungan lingkungan dan hutan Papua dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.

Dalam konteks ini, Maikel menekankan pentingnya melibatkan semua pihak terkait, termasuk lembaga masyarakat, organisasi lingkungan, dan masyarakat adat Papua, dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

BACA JUGA: PT Pembangunan Aceh (PEMA) Berencana Bangun Kilang Minyak Sawit dan Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan

“Kami berharap seluruh masyarakat adat Papua dapat segera memetakan dan mendokumentasikan wilayahnya sebelum terlambat akibat bencana ekologi dan krisis iklim. Kami akan terus mendukung pemerintah dalam mengakui dan melindungi wilayah kelola rakyat di sekitar hutan dan pesisir pulau kecil, serta mengusulkan skema penyelamatan untuk mengatasi dampak buruk krisis iklim,” tandas Maikel.

Dengan desakan ini, Walhi Papua berupaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan masyarakat adat di tanah Papua, sebagai bagian dari upaya global untuk menjaga kelestarian alam dan keberlangsungan hidup manusia. (T2)