DBH Sawit yang dibagikan ke daerah menggunakan persentase sebagai berikut; Provinsi yang bersangkutan sebesar 20%, Kabupaten/kota penghasil sebesar 60% dan Kabupaten/kots yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 20%. Pembagian ini, didasarkan kepada pertimbangan luas lahan perkebunan sawit, produktivitas lahan perkebunan sawit dan atau indikator lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, bersumber dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah terkait.
Merujuk kepada Pasal 6, PP No. 38 tahun 2023 ini, alokasi DBH sawit diberikan berdasarkan pembobotan sebesar 90% dari persentase bagi hasil dan penetapan daerah penghasil dan 10% berdasarkan kinerja Pemda. Sedangkan kinerja Pemda yang menjadi dasar perhitungan DBH sawit merupakan kinerja dalam menurunkan tingkat kemiskinan, pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan atau kinerja lainnya.
Pentingnya pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, berdasarkan catatan InfoSAWIT menjadi pondasi dasar bagi keberhasilan pembangunan dan meningkatnya produktivitas perkebunan kelapa sawit di suatu daerah. Sebab itu, melalui penerapan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan, maka keberhasilan pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat terus berkelanjutan, guna mengentaskan kemiskinan masyarakat dan menyejahterakan kehidupan bersama.
BACA JUGA: PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) Umumkan Pembagian Dividen Rp 158,08 Miliar
Mengacu kepada pembangunan berkelanjutan nasional (SDGs), maka polarisasi persoalan perkebunan kelapa sawit yang masih menjadi momok terkini seperti legalitas lahan perkebunan sawit, harus menjadi prioritas utama pemda guna diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Melalui penyelesaian hukum legalitas lahan perkebunan sawit, maka pemerintah dapat mendorong adanya perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan berdasarkan prinsip dan kriteria Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang menjadi sertifikasi berkelanjutan nasional secara mandatori atau wajib dilakukan.
Keberhasilan pencapaian sertifikasi ISPO di suatu daerah, dapat menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja Pemda dalam melakukan pembangunan berkelanjutan sekaliguys mengentaskan kemiskinan masyarakat. Sebab, keberhasilan sertifikasi ISPO, secara langsung akan berdampak terhadap pengelolaan sosial dan lingkungan sekitar perkebunan sawit, meningkatkan produktivitas tanaman sawit sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.
BACA JUGA: Dukung Ketahanan Pangan, Program PSR Terapkan Tumpang Sari Sawit-Padi Gogo di Kalsel
Jika keberhasilan pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan di daerah-daerah produsen sawit dapat dilakukan, maka secara nasional, Indonesia akan menjadi Produsen terbesar minyak sawit berkelanjutan dunia. Dimana, keberhasilan ini tidak hanya mendorong adanya penegakan hukum secara nasional, namun mampu menerapkan prinsip dan kriteria berkelanjutan dunia bagi perkebunan kelapa sawit.
Saatnya, momentum keberhasilan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan menjadi bagian dari penggunaan DBH sawit. Dimana, keberhasilan pembangunan daerah penghasil minyak sawit ini, sekaligus mampu mendorong citra minyak sawit sebagai produk berkelanjutan di dunia. Semoga. (*)
Penulis: Ignatius Ery Kurniawan/Pemred InfoSAWIT
Sumber: Editorial Majalah InfoSAWIT Edisi Maret 2024
