InfoSAWIT, JAKARTA – Dewan Penasehat Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional, Mansuetus Darto, menyarankan revisi aturan yang mengatur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar dana sawit bisa digunakan untuk mendukung komoditas lain seperti coklat, kelapa, dan kakao.
Menurut Darto, dana sawit seharusnya tidak hanya difokuskan pada kelapa sawit saja, tetapi juga pada komoditas unggulan lainnya. “Selama ini, sawit selalu didukung dan berkembang pesat, sementara komoditas lain tertinggal. Masyarakat harus memiliki pilihan lain, tidak hanya sawit,” ujar Darto dalam keterangannya kepada InfoSAWIT, Jumat (12/7/2024).
Selama ini, banyak petani memilih sawit karena didukung teknologi, biaya, dan penguatan sumber daya manusia. Jika komoditas lain mendapatkan dukungan yang sama, masyarakat akan memiliki alternatif yang lebih beragam. “Petani sawit bisa mengembangkan komoditas tambahan sebagai pilihan lain, sehingga ketika harga sawit turun, mereka masih memiliki komoditas lain yang dapat membantu,” tambah Darto.
BACA JUGA: Akhirnya Harga CPO KPBN Inacom Naik pada Kamis (11/7), Di Malaysia Harga CPO Melemah
Untuk mendukung ini, perlu ada pungutan ekspor juga untuk komoditas-komoditas lain sehingga tidak hanya dibebankan ke pungutan ekspor sawit. Misalnya, coklat, kelapa, dan kakao juga harus dikenakan pungutan walaupun tidak sebesar sawit. “Pengusaha coklat dan lainnya akan senang jika dibiayai oleh pungutan sawit, tetapi agar adil, mereka juga harus dikenakan pungutan,” kata Darto.
Darto juga menyarankan agar pengelolaan dana untuk komoditas lain tetap berada di bawah BPDPKS untuk efisiensi, daripada membentuk badan baru. “Dengan demikian, komoditas lain di kabupaten yang juga memiliki sawit, kakao, dan kelapa akan terurus dengan baik dan tidak dialihfungsikan semuanya ke sawit,” jelasnya.
Selain itu, ketahanan pangan petani sawit juga perlu diperhatikan. Misalnya, dalam program replanting, petani sawit dapat mempertahankan sebagian lahannya untuk komoditas lain. “Jika mereka memiliki 4-7 hektar sawit, mungkin mereka hanya ingin replanting 2-4 hektar saja, dan sisanya digunakan untuk komoditas lain. Ini strategi yang baik untuk pemerintah,” ungkap Darto.
BACA JUGA: PT Astra Agro Lestari Tbk., Resmi Bergabung ke RSPO
Menurutnya, pemerintah, terutama komite pengarah, harus memiliki strategi yang jelas untuk mendukung diversifikasi komoditas ini agar tidak terjadi overproduksi sawit di masa depan dan memastikan ketahanan pangan bagi petani sawit.
