InfoSAWIT, JAKARTA – Wahyu Perdana, Manager Advokasi dan Kampanye Pantau Gambut, mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan banyak pihak dalam praktik drainase di lahan gambut yang menyebabkan meningkatnya risiko kebakaran hutan. Menurutnya, standar tinggi muka air tanah di ekosistem gambut yang masih ditetapkan pada 40 cm atau 0,4 meter berkontribusi terhadap kondisi lahan yang mengering dan mudah terbakar.
“Seharusnya, lahan gambut tetap dalam kondisi basah, karena tidak ada logika yang membenarkan lahan gambut menjadi kering secara alami. Jika terjadi kebakaran, itu menunjukkan adanya upaya drainase yang dilakukan di ekosistem gambut yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan lindung,” ujar Wahyu, dalam Peluncuran Laporan Studi lahan Gambut, berkolaborasi antara Kaoem telapk dan Pantau Gambut, dihadiri InfoSAWIT, Selasa (25/2/2025).
Wahyu mengatakan bahwa pengeringan lahan gambut bukanlah kejadian alami, melainkan tindakan yang disengaja dan berpotensi melanggar regulasi lingkungan. Ia menegaskan bahwa dalam konteks hukum, tidak hanya pihak yang secara aktif melakukan drainase yang harus bertanggung jawab, tetapi juga pihak-pihak yang melakukan pembiaran terhadap praktik tersebut.
BACA JUGA: WTO Putuskan Uni Eropa Wajib Sesuaikan Kebijakan Sawit, Indonesia Menang Sengketa Dagang
Ia juga mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar menegakkan hukum terkait perlindungan gambut atau justru memberikan kelonggaran terhadap praktik-praktik yang dapat merusak ekosistem tersebut.
“Jika pemerintah saat ini sedang menetapkan banyak kebijakan terkait pengelolaan lahan gambut, kita perlu melihat apakah kebijakan itu diarahkan untuk benar-benar menegakkan hukum atau malah memberikan celah bagi eksploitasi lebih lanjut,” tambahnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, lahan gambut kerap menjadi sorotan akibat kebakaran hutan yang berulang dan berkontribusi terhadap krisis lingkungan. Organisasi lingkungan dan masyarakat sipil terus mendesak pemerintah agar lebih ketat dalam mengawasi pengelolaan gambut serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan.
BACA JUGA: Jaga Sawitan Dorong Tata Kelola Sawit Berkelanjutan, Hak Pekerja Jadi Perhatian
Isu drainase lahan gambut juga menjadi perhatian dalam skema pembangunan nasional, termasuk dalam proyek strategis nasional yang melibatkan pengubahan lahan gambut menjadi kawasan pertanian atau perkebunan. Namun, hal ini memicu kekhawatiran akan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan keseimbangan ekosistem.
Dengan semakin besarnya dampak yang ditimbulkan, desakan agar pemerintah bertindak tegas dalam menegakkan hukum dan memperbaiki tata kelola lahan gambut semakin menguat. Langkah nyata dalam memastikan ekosistem gambut tetap berfungsi secara alami dinilai sebagai kunci utama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah bencana ekologis di masa depan. (T2)
