“Pencapaian ini adalah bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat bisa menghasilkan dampak positif. Tapi kita tidak boleh berhenti di sini. Kita harus terus kawal agar sistem ini makin transparan dan berkelanjutan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan dari pemerintah pusat. Dengan keterlibatan berbagai pihak, menurut Vasko, transformasi tata niaga sawit menuju arah yang lebih adil bukanlah hal yang mustahil.
“Kami butuh dukungan semua pihak, terutama petani sebagai ujung tombak. Dengan sinergi dan transparansi, saya percaya sektor kelapa sawit bisa menjadi tulang punggung kesejahteraan masyarakat Sumbar,” ujarnya.
BACA JUGA: Bukan Hanya Perkara Produksi, Melindungi Lingkungan pun Dilakukan Petani
Saat ini, Pemprov Sumbar masih dalam tahap finalisasi naskah awal Pergub tersebut. Jika rampung, regulasi ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi semua perusahaan dan petani dalam penetapan harga TBS, sekaligus memperkuat posisi tawar petani dalam rantai pasok sawit. (T2)
