Kode HS sendiri merupakan sistem klasifikasi standar internasional untuk produk yang diperjualbelikan lintas negara. Perubahan klasifikasi ini otomatis berdampak pada struktur bea dan pajak yang harus ditanggung perusahaan.
Meski kekhawatiran telah mencuat, Johari menyatakan belum ada perusahaan yang secara resmi mengajukan permohonan pembebasan pajak. Namun demikian, kementerian tetap membuka pintu jika ada pengajuan yang masuk akal dan terbukti berdampak signifikan terhadap daya saing nasional.
“Jika memang terbukti ada efek langsung terhadap daya saing industri sawit Malaysia, kami tidak menutup kemungkinan untuk melakukan peninjauan ulang. Tapi harus berdasarkan bukti di lapangan,” ujar Johari. (T2)
