InfoSAWIT, JAKARTA – Menjelang 2026, kemandirian pangan kembali menempati daftar prioritas utama pemerintah. Strategi besar ini bukan sekadar ambisi politik, melainkan kebutuhan mendesak di tengah gejolak harga global, gangguan logistik, serta ketergantungan panjang terhadap impor pangan. Namun jalan menuju swasembada penuh masih terjal. Pertumbuhan PDB sektor pertanian belum mampu mengimbangi laju ekonomi nasional, pemulihan pascapandemi berjalan terseok, produktivitas stagnan, dan adopsi teknologi modern tersebar tidak merata. Ketimpangan antar komoditas pun tetap mencolok: padi relatif stabil, jagung menanjak, sementara kedelai dan gula terus merosot. Bahkan, impor beras khusus yang menembus lebih dari 223 ribu ton sepanjang Januari–Juli 2025 mengisyaratkan bahwa produksi nasional masih belum memadai.
Dalam situasi tekanan global dan volatilitas harga pangan, konsep Food–Energy–Water Nexus menjadi sorotan. Pemerintah mulai melihat pentingnya menyatukan kebijakan air, energi, dan pangan dalam satu ekosistem yang saling menopang dari hulu hingga hilir. Tanpa konsistensi tata kelola, kemandirian pangan sulit dicapai.
Dari Senayan, Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, mengamini bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal menambah produksi. Ia menekankan pentingnya kepastian regulasi, tata kelola lahan yang bersih dari konflik, serta perlindungan menyeluruh bagi petani kecil. “Risiko global seperti fluktuasi harga, konflik geopolitik, dan ketidakpastian rantai pasok menuntut Indonesia memiliki sistem pangan yang jauh lebih resilien,” ujar Endang, dalam keterangan resmi ditulis InfoSAWIT, Jumat (5/12/2025).
BACA JUGA: GAPKI Kirim Bantuan Lewat Kementan untuk Korban Siklon Tropis di Sumatera
Menurutnya, transformasi pertanian harus dilakukan lebih komprehensif—mulai dari penguatan riset benih, efisiensi input produksi, modernisasi logistik, hingga revitalisasi infrastruktur irigasi yang selama ini menjadi titik lemah sektor pertanian. Komisi IV, lewat fungsi anggaran dan pengawasan, berkomitmen memperkuat pendanaan sektor pangan dan mempercepat implementasi one map policy agar konflik lahan tidak lagi menghambat petani. Endang turut menegaskan bahwa petani kecil, masyarakat lokal, dan generasi muda harus ditempatkan sebagai pusat ekosistem pangan melalui akses modal, teknologi, dan kemitraan yang adil.
Dari sisi industri pupuk, Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia (PIHC), Dwi Satriyo Annurogo, menggarisbawahi hal yang sama: produktivitas pangan tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan pupuk, terutama nitrogen. Dengan proyeksi lonjakan kebutuhan beras menuju Indonesia Emas 2045, sebanyak 5,69 juta ton tambahan produksi harus diamankan melalui pemupukan yang tepat, efisien, dan berkelanjutan.
Dwi Satriyo menyebut kapasitas produksi pupuk nasional berada pada tingkat yang memadai dan terus diperkuat. Distribusi pun diperbarui melalui digitalisasi, mulai dari command center, dashboard pemantauan, hingga sistem pencatatan elektronik yang memastikan penyaluran pupuk subsidi berlangsung transparan hingga ke tingkat petani. Ke depan, PIHC akan menggenjot efisiensi energi, mengembangkan pemupukan presisi, serta menyiapkan pembangunan pabrik baru di kawasan timur Indonesia demi memperkokoh rantai pasok nasional. Upaya ini, kata Dwi, menjadi fondasi penting bagi transisi menuju pertanian modern dan rendah emisi.
BACA JUGA: PDIP Desak Pemerintah Terapkan Moratorium Alih Fungsi Hutan, Imbas Bencana Ekologis di Sumatera
Analisis lebih tajam datang dari INDEF. Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan, Abra Talattov, memotret kinerja pertanian dari data triwulanan sejak 2015. Pertumbuhan sektor pertanian berada di kisaran 4,9 persen pada Triwulan III–2025, namun fluktuasinya lebih besar dibandingkan PDB nasional yang stabil di atas 5 persen. “Pertanian kita belum pulih secara struktural dari pandemi,” ujar Abra.
Data menunjukkan padi dan jagung mengalami peningkatan output, namun komoditas strategis seperti gula dan kedelai masih terpaku pada stagnasi, bahkan cenderung turun. Sementara itu, permintaan terhadap pangan impor—gandum, gula, kedelai—terus meningkat tanpa kapasitas domestik yang mampu mengejar. Kondisi ini memperlemah neraca pangan 2025 yang sudah tertekan dari sisi ketersediaan dan stabilitas harga.
Dalam menghadapi risiko pangan 2026, Abra mengingatkan potensi gangguan distribusi, koordinasi kelembagaan yang belum optimal, serta naiknya biaya produksi yang dapat menekan daya beli masyarakat. Ia juga mencatat bahwa beban subsidi komoditas dan program perlindungan sosial pangan dapat menjadi tekanan fiskal apabila kebijakan tidak diarahkan dengan lebih efisien.
BACA JUGA: Menyongsong Era Perkebunan Pintar dengan Transformasi Digital
Karena itu, ia menegaskan bahwa pendekatan Food–Energy–Water Nexus bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendasar. Integrasi kebijakan air, energi produksi, dan sistem pangan lah yang akan menentukan daya tahan Indonesia dalam menghadapi krisis global. Menurut Abra, hanya dengan peningkatan produktivitas, efisiensi rantai pasok, perbaikan kualitas data, dan tata kelola yang konsisten, sektor pertanian dapat kembali menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. (T1)
