Fadhli juga menyoroti fakta menarik di sejumlah daerah. Kabupaten seperti Aceh Tengah dan Gayo Lues nyaris tidak memiliki kebun sawit skala besar, namun tetap mengalami banjir dan longsor. Sebaliknya, provinsi dengan luasan sawit terbesar seperti Kalimantan Tengah dan Riau, masing-masing di atas dua juta hektare, tidak selalu mengalami bencana separah Aceh atau Sumatera Barat yang luas sawitnya sekitar 500 ribu hektare.
“Ini menunjukkan bahwa faktor topografi, jenis tanah, kondisi hutan, dan tata kelola wilayah memainkan peran besar dalam terjadinya bencana, bukan semata-mata jenis komoditas yang ditanam,” kata Fadhli.
Di tingkat global, tekanan terhadap sawit juga kian kuat. Setelah minyak sawit menjadi sumber minyak nabati paling dominan di dunia—mengungguli kedelai, jagung, bunga matahari, dan kanola—sentimen anti-sawit menguat, terutama dari negara-negara Eropa.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kaltim Periode II-Desember 2025 Naik Rp 18,41 per Kg
Padahal, menurut Fadhli, semua tanaman penghasil minyak nabati membutuhkan lahan. “Tidak ada satu pun tanaman yang tumbuh di atas awan,” ujarnya.
Dampak terburuk dari sentimen tersebut adalah anjloknya harga sawit di pasar internasional, yang secara langsung memukul jutaan petani kecil di Indonesia.
“Sudah saatnya semua pihak melakukan introspeksi. Pemerintah pusat sering disalahkan, padahal izin, rekomendasi, dan pengawasan juga melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat gampong. Bahkan HGU di atas 1.000 hektare pun tidak lepas dari rekomendasi pemerintah lokal,” tandasnya.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kalteng Periode II-Desember 2025 Naik Tipis
Ia menegaskan, sawit bukan tanpa masalah, tetapi juga bukan satu-satunya biang kerok. “Sawit bukan malaikat, tapi juga bukan iblis tunggal. Menyelesaikan persoalan lingkungan membutuhkan kejujuran membaca sejarah, ketegasan tata ruang, dan keberanian menegakkan aturan—bukan sekadar mencari tertuduh,” pungkas Fadhli. (T2)
