POPSI: Jangan Paksa Pasar Serap Sawit Sitaan, Bisa Guncang Kredibilitas Sawit Berkelanjutan

Desain ISPO Hilir Bisa Jadi Bumerang

Darto mengingatkan bahwa pada masa lalu pemerintah pernah merancang pendekatan ISPO untuk hilir, artinya produk untuk kebutuhan domestik seperti biodiesel dan minyak goreng tetap harus memenuhi standar ISPO.

Jika skema itu kembali dilanjutkan di masa sekarang, maka pengelolaan jutaan hektare kebun sitaan oleh Agrinas Palma akan menghadapi tantangan tambahan dalam memasarkan hasil produksi.

“Jika desain ini terus dilanjutkan di masa sekarang, maka Agrinas Palma yang mengelola jutaan hektare akan makin sulit memasarkan hasil produksinya,” ujarnya.

BACA JUGA: Sawit di Kawasan Resapan Air Ciamis Viral, Warganet Tantang Pemprov Jabar

PKS Terikat NDPE, Traceability, ISPO-RSPO

Darto menegaskan, sebagian besar PKS di Indonesia saat ini sudah terikat komitmen NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation), menjalankan sistem ketertelusuran, serta mengikuti sertifikasi seperti ISPO dan RSPO.

Meski masih ada PKS tanpa kebun yang belum tersertifikasi ISPO, Darto menyebut para pembeli tetap menginginkan kepatuhan tinggi terhadap aturan keberlanjutan.

Akibatnya, jika pasokan dianggap tidak memenuhi standar, maka produk sawit akan cenderung mengalir ke jalur pembeli perorangan atau pedagang (traders) dan “diputar-putar” tanpa kejelasan asal-usul, dengan konsekuensi harga lebih murah.

BACA JUGA: Pendataan Ulang Kebun Sawit di Jawa Barat Perlu Dilakukan

“Ujungnya mereka akan menjual ke traders/individu dan diputar-putar tanpa jelas asal usulnya dan harga lebih murah,” katanya.

Risiko Hukum dan Reputasi Dipindahkan ke Pabrik yang Patuh

POPSI menilai, mendorong atau memaksa PKS berkelanjutan menerima sawit dari kebun sengketa sama saja dengan memindahkan risiko hukum dan reputasi dari aset bermasalah ke perusahaan yang selama ini sudah patuh terhadap standar keberlanjutan.

Darto menilai negara tidak semestinya menggunakan kekuasaannya untuk memaksa pasar. Sebab, pendekatan semacam itu justru dapat memperlemah daya saing sawit Indonesia di mata pembeli global.

BACA JUGA: Salah Paham Soal Sawit, Perlu Arah Baru Melalui ESG

“Negara tidak boleh memaksa pasar dengan kekuasaannya,” tegasnya.

Ancaman Jalur Informal: Harga Rendah, Minim Pengawasan

Lebih jauh, Darto menilai dampak terburuk dari pemaksaan pasar adalah terbukanya jalur gelap rantai pasok. Sawit sitaan yang dikelola lewat KSO, tanpa pabrik sendiri, dan tanpa kepastian hukum, dinilai berpotensi besar mengalir ke jalur informal melalui tengkulak.

Jika itu terjadi, maka sawit akan dijual dengan harga rendah dan minim pengawasan, sementara distorsi pasar baru dapat muncul dan sulit dikendalikan.