InfoSAWIT, SERUYAN — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Seruyan semakin memantapkan langkah memperkuat organisasi sekaligus mendorong percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bagi anggota. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Musyawarah Daerah (Musda) SPKS Seruyan yang menjadi ajang konsolidasi petani sawit rakyat, sekaligus penajaman arah perjuangan organisasi ke depan.
Tak hanya PSR, SPKS Seruyan juga menargetkan peningkatan tata kelola kebun anggota melalui percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Di saat yang sama, organisasi petani ini menyatakan dukungan terhadap pengembangan sertifikasi yuridiksi di tingkat Kabupaten Seruyan sebagai bagian dari agenda perbaikan tata kelola sawit daerah.
Ketua SPKS Kabupaten Seruyan, Arif Mansur, menegaskan bahwa pendampingan PSR menjadi fokus utama SPKS saat ini. Menurutnya, program PSR perlu dipercepat karena banyak kebun sawit rakyat di Seruyan telah memasuki usia tidak produktif, dengan rata-rata tanaman berumur di atas 20 tahun.
BACA JUGA: MPOC: Harga CPO Februari Diproyeksi Stabil di Kisaran RM4.000–RM4.300 per Ton
“SPKS mendorong petani untuk memanfaatkan dana PSR sebesar Rp60 juta per hektare yang disediakan pemerintah. Ini peluang besar, apalagi banyak kebun anggota kita sudah tua dan produktivitasnya menurun,” kata Arif, dalam keterangannya kepada InfoSAWIT, Kamis (22/1/2026).
Arif menilai PSR bukan hanya soal mengganti tanaman tua, tetapi merupakan strategi untuk meningkatkan pendapatan petani sawit rakyat secara berkelanjutan. Dengan kebun yang lebih produktif, petani dinilai akan memiliki kepastian ekonomi dan daya tahan lebih kuat menghadapi fluktuasi harga.
Arif juga menyinggung dampak ekonomi yang lebih luas dari program PSR. Menurutnya, peremajaan kebun akan menggerakkan perekonomian lokal karena menciptakan permintaan terhadap berbagai kebutuhan sarana produksi pertanian, mulai dari benih, pupuk, hingga jasa pendukung di lapangan.
BACA JUGA: Ekspor Kedelai Brasil Diproyeksi Turun 3% pada 2026, Stok Akhir Melonjak Tajam
“Peremajaan kebun itu efeknya berantai. Perdagangan pupuk, kebutuhan alat pertanian, sampai tenaga kerja di desa ikut bergerak. Ini jelas membuka peluang kerja dan perputaran ekonomi lokal,” ujarnya.
Dorong Praktik Berkelanjutan, Bukan Perluasan Lahan
Selain percepatan PSR, SPKS Seruyan terus memperkuat agenda pengelolaan kebun sawit berkelanjutan bagi anggotanya. Berbagai pelatihan peningkatan kapasitas petani rutin dilakukan, termasuk pelatihan regenerative agriculture dan pemanfaatan pupuk organik.
SPKS menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan petani sawit rakyat harus dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan praktik terbaik budidaya, bukan melalui perluasan lahan.
BACA JUGA: Pencabutan Izin 28 Perusahaan di Sumatera, Sawit Watch: Jangan Sekadar “Ganti Baju”
“Produktivitas harus naik dengan cara yang benar. Kita ingin petani sejahtera dari kebunnya yang ada, bukan dari memperluas lahan,” tegas Arif.
SPKS Nasional Perkuat Kemitraan Adil
Musda SPKS Seruyan juga dihadiri Ketua Umum SPKS, Sabarudin. Ia menegaskan bahwa penguatan organisasi petani menjadi agenda penting SPKS secara nasional, sejalan dengan upaya memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan.
Menurut Sabarudin, kemitraan yang lebih adil dan berkelanjutan perlu dibangun agar petani sawit rakyat memiliki posisi yang kuat, terutama dalam akses program, peningkatan kapasitas, hingga jaminan tata kelola kebun.
“SPKS secara nasional fokus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan perusahaan untuk membangun kemitraan yang lebih adil dan berkelanjutan,” kata Sabarudin.
Di Kabupaten Seruyan, percepatan PSR disebut menjadi prioritas karena produktivitas kebun sawit rakyat masih relatif rendah. Padahal, program PSR dinilai memiliki nilai ekonomi besar bagi kemajuan desa dan daerah.
“Program PSR memiliki nilai ekonomi yang besar bagi kemajuan desa dan daerah, serta berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan petani sawit,” ujarnya.
BACA JUGA: B50 Indonesia Ditunda, Malaysia Dianggap Lebih Kompetitif di Ekspor CPO
Sabarudin juga menegaskan dukungan SPKS terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam pengembangan sertifikasi yuridiksi komoditas sawit. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat tata kelola sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani sawit secara lebih sistematis di tingkat kabupaten.
Masalah Legalitas Lahan Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Selain PSR dan sertifikasi, SPKS juga mendorong percepatan penyelesaian permasalahan petani sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Sabarudin menilai persoalan legalitas lahan masih menjadi kendala besar yang menghambat akses petani terhadap program pemerintah, termasuk PSR dan pembiayaan perbankan.
“Hingga sekarang banyak petani sawit rakyat masih terkendala legalitas lahan. Ini membuat akses ke program PSR dan layanan perbankan ikut terhambat,” tegasnya.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Plasma Riau Periode 21-27 Januari 2026 Naik Rp 22,14 per Kg
Melalui Musda ini, SPKS Seruyan menegaskan akan terus memperkuat konsolidasi organisasi, memperluas pendampingan PSR, serta mendorong penguatan tata kelola kebun anggota melalui sertifikasi. Dengan langkah tersebut, SPKS berharap petani sawit rakyat di Seruyan semakin berdaya, produktif, dan memiliki posisi yang kuat dalam pembangunan sawit berkelanjutan di daerah. (T2)
