InfoSAWIT, BANGKOK – Pemerintah Thailand resmi memperketat pengendalian ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan lonjakan permintaan energi.
Dilansir InfoSAWIT dari Bernama, pada Kamis (9 April 2026), kebijakan tersebut mulai berlaku pada Selasa (7 April 2026) lalu dan akan diterapkan selama satu tahun ke depan. Dalam aturan ini, ekspor CPO hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari otoritas terkait.
Langkah ini diambil seiring meningkatnya kebutuhan biodiesel yang dipicu oleh konflik di kawasan Asia Barat, yang turut mendorong kenaikan harga minyak global.
BACA JUGA: Integrasi Sapi-Sawit Dinilai Efektif Tekan Emisi dan Tingkatkan Efisiensi Perkebunan
Kementerian Perdagangan Thailand menyatakan bahwa lonjakan harga minyak bumi telah mendorong sektor energi untuk mempersiapkan peningkatan rasio campuran biodiesel dalam bahan bakar diesel.
“Tren ini mendorong sektor energi Thailand untuk meningkatkan pencampuran biodiesel, sementara di saat yang sama permintaan ekspor CPO juga meningkat sehingga berdampak pada kenaikan kebutuhan domestik,” jelas pernyataan resmi kementerian tersebut.
Lebih lanjut, Central Committee on Prices of Goods and Services (CCPS) menilai langkah pengendalian ini penting untuk memastikan ketersediaan pasokan CPO tetap terjaga di dalam negeri.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Withdraw Pada Rabu (8/4), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Merosot
Kebijakan ini juga ditujukan untuk menjaga keseimbangan kebutuhan di berbagai sektor, mulai dari konsumsi rumah tangga, industri, hingga energi, serta menjamin pasokan yang cukup sepanjang tahun.
Sebagai salah satu produsen utama dunia, Thailand tercatat sebagai produsen minyak sawit terbesar ketiga secara global. Pada 2026, negara tersebut diproyeksikan mampu memproduksi sekitar 3,94 juta ton CPO.
Dengan kebijakan ini, pemerintah Thailand berharap dapat mengantisipasi tekanan permintaan global sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar domestik. (T2)
