InfoSAWIT, MEDAN – BUMN di sektor perkebunan, khususnya yang bergerak dalam pengelolaan kelapa sawit, didorong untuk lebih memperhatikan masyarakat lokal yang berada di sekitar wilayah operasionalnya. Penguatan hilirisasi dinilai menjadi solusi strategis dibandingkan terus memperluas lahan di sektor hulu.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono, usai mengikuti pertemuan dengan otoritas BUMN perkebunan di Kantor Regional I PTPN IV, Medan, Sumatera Utara, Rabu (22/4/2026).
Ia menyoroti masih adanya ketimpangan sosial dalam pengelolaan perkebunan sawit, salah satunya terjadi di Rokan Hulu, Riau. Menurutnya, sejak pertengahan 1990-an, pengembangan sawit di wilayah tersebut tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat, terutama pemilik tanah ulayat.
BACA JUGA: Uji Jalan B50 Tunjukkan Hasil Positif, Pemerintah Siap Terapkan Mandatori Mulai Juli 2026
“Mulai tahun 1995 ada penanaman yang tidak melibatkan masyarakat. Seakan-akan masyarakat yang punya tanah ulayat tidak dilibatkan. Masyarakat hanya jadi penonton. Mestinya mereka ikut berperan di situ,” ujar Budi dilansir InfoSAWIT dari DPR RI, Jumat (24/4/2026).
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar masyarakat lokal dapat berpartisipasi aktif dan merasakan manfaat ekonomi dari industri sawit.
Selain itu, Budi juga mendorong entitas bisnis seperti Agrinas Palma Nusantara dan PTPN untuk mengalihkan fokus dari ekspansi lahan menuju penguatan sektor hilir. Menurutnya, tanpa pengembangan produk turunan, potensi nilai tambah komoditas sawit tidak akan optimal bagi daerah.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumut Periode 22 –28 April 2026 Turun Rp. 42,63 per Kg
“Kita inginkan di Agrinas maupun PTPN ada unit atau direktorat hilirisasi dan diversifikasi. Tidak hanya bicara memperluas hulunya,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Ia menambahkan, pembentukan direktorat khusus hilirisasi dan diversifikasi di tubuh BUMN perkebunan menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing industri sawit nasional sekaligus memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata.
Dengan pendekatan tersebut, diharapkan industri sawit tidak hanya berorientasi pada produksi bahan mentah, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah melalui pengolahan lanjutan yang melibatkan masyarakat sekitar secara inklusif. (T2)
