InfoSAWIT, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian melalui Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kuntoro Boga Andri, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor kelapa sawit melalui pengembangan lahan baru dan percepatan hilirisasi industri.
Ia menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden, pemerintah menargetkan pengembangan lahan sawit seluas 2,3 juta hektare ke depan sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional.
“Pengembangan ini tentu dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta tata kelola kehutanan, sehingga tidak melanggar regulasi yang berlaku,” ujarnya, saat berbicara pada 1st International Environment Forum (IEF) 2026, dihadiri InfoSAWIT, Rabu (22/4/2026), di Jakarta.
BACA JUGA: Tantangan Global hingga Isu Negatif, CPOPC Soroti Kompleksitas Industri Sawit Indonesia
Menurutnya, salah satu tantangan utama sektor sawit saat ini adalah masih rendahnya produktivitas di tingkat petani sawit (smallholders). Rata-rata produktivitas petani masih berada di kisaran 3,8 ton per hektare, jauh di bawah sektor swasta yang telah mencapai 5,2 hingga 6 ton per hektare, serta BUMN yang juga mendekati angka tersebut.
“Produktivitas petani sawit masih tertinggal. Ini menjadi fokus utama kami untuk ditingkatkan melalui berbagai pendekatan,” ungkapnya.
Selain produktivitas, persoalan hilirisasi juga menjadi sorotan penting. Kuntoro Boga Amdri mengungkapkan bahwa nilai ekspor sawit Indonesia saat ini mencapai sekitar Rp400–500 triliun per tahun, namun sekitar 60–70% masih didominasi produk mentah seperti crude palm oil (CPO).
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik Pada Rabu (22/4), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Menguat
“Padahal kita masih mengimpor produk turunan seperti margarin, bahan kimia, hingga kosmetik berbasis sawit. Ini menunjukkan bahwa nilai tambah belum optimal di dalam negeri,” jelasnya.
Ia menambahkan, program hilirisasi yang didorong pemerintah diyakini mampu meningkatkan nilai tambah secara signifikan, bahkan hingga puluhan kali lipat dibandingkan ekspor bahan mentah.
“Nilai tambah dari hilirisasi bisa sangat besar, bahkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan kali lipat dibandingkan bahan baku,” ungkap manajemen dalam pernyataannya.
BACA JUGA: Apical Latih UMKM Jakarta Utara Tingkatkan Efisiensi Produksi, Dorong Daya Saing Kuliner Lokal
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memperbaiki tata kelola sektor sawit, termasuk penertiban lahan yang terindikasi berada di kawasan hutan. Saat ini, sekitar 4 juta hektare lahan sawit tengah dalam proses penataan oleh Satgas PKH untuk memastikan legalitas dan kepatuhan terhadap regulasi.
“Penertiban ini merupakan instruksi langsung dari Presiden agar seluruh kebun sawit memiliki legalitas yang jelas dan sesuai ketentuan,” katanya.
Ia juga mengakui bahwa konflik sosial di sektor perkebunan masih kerap terjadi, mulai dari sengketa lahan hingga klaim kepemilikan. Kementerian Pertanian, kata dia, terus menerima laporan masyarakat dan berupaya memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut.
