InfoSAWIT, BANJARBARU – Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat tata kelola sektor perkebunan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendataan dan Pemetaan Lahan Perkebunan Tahun 2026, dengan fokus pada peningkatan akurasi data spasial kelapa sawit.
Dilansir InfoSAWIT dari keterangan resmi Disbunnak Kalimantan Selatan, pada Rabu, 22 April 2026, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan data perkebunan yang semakin kompleks, terutama di tengah tuntutan regulasi global dan nasional terkait keberlanjutan.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi, menegaskan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional yang memiliki peran besar sebagai penopang ekonomi daerah. Oleh sebab itu, ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi faktor krusial dalam perencanaan pembangunan sektor perkebunan.
BACA JUGA: Kementan Percepat Pemanfaatan Biodiesel untuk Alsintan, Dukung Program B50 Nasional
“Kelapa sawit adalah komoditas strategis nasional yang menjadi tulang punggung ekonomi di Kalimantan Selatan. Seiring dinamika regulasi global dan nasional, terutama terkait aspek keberlanjutan dan legalitas, maka tuntutan akan data spasial perkebunan kelapa sawit yang akurat menjadi sangat penting,” ujar Suparmi.
Ia menekankan bahwa pengelolaan potensi besar sektor perkebunan tidak akan optimal tanpa didukung oleh data yang valid dan presisi. Saat ini, seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk bekerja berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Tantangan pembangunan ke depan tidak bisa lagi dijawab dengan asumsi. Kita membutuhkan peta spasial yang presisi dan data statistik yang valid sebagai dasar pengambilan kebijakan,” tegasnya.
BACA JUGA: FORTASBI Ingatkan Petani Sawit Waspadai Kemarau 2026, Risiko Kebakaran Meningkat
Lebih lanjut, Suparmi menjelaskan bahwa data akurat berperan penting dalam mendukung berbagai program strategis, seperti identifikasi sawit rakyat untuk sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) serta optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit guna pembangunan infrastruktur perkebunan.
“Data yang akurat akan memastikan luas lahan petani swadaya terdata dengan benar untuk mendukung program sertifikasi ISPO. Selain itu, data tersebut juga menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan infrastruktur perkebunan melalui dana bagi hasil,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan di lapangan, ia menekankan peran vital tenaga pemetaan sebagai ujung tombak pengumpulan data. Para petugas diharapkan mampu memahami teknik pengambilan koordinat yang presisi, melakukan verifikasi batas lahan secara akurat, serta memanfaatkan aplikasi pendataan yang telah disediakan.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumsel Periode II-April 2026 Tertinggi Rp4.040,01 per Kg
Suparmi juga mengingatkan pentingnya menghindari tumpang tindih data maupun lahan yang belum terpetakan dalam sistem pemerintah.
“Kita harus memastikan tidak ada lagi tumpang tindih data atau lahan yang belum masuk dalam sistem. Setiap jengkal perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan harus terdata secara akurat,” tegasnya.
Melalui Bimtek ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan kemampuan teknis, memanfaatkan teknologi pemetaan modern seperti GPS dan aplikasi berbasis Android, serta menjaga integritas dalam pengumpulan data.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kalteng Periode I-April 2026 Naik Rp.124,52 per Kg
Selain itu, penguatan koordinasi antarpetugas juga menjadi kunci untuk memastikan sinkronisasi data antara kabupaten/kota dengan tingkat provinsi.
“Perkuat komunikasi antarpetugas agar data yang dihasilkan selaras. Bangun integritas dan pastikan data yang dikumpulkan merupakan data riil di lapangan,” pungkasnya. (T2)
