InfoSAWIT, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mulai menata ulang pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit, khususnya di sektor infrastruktur, seiring perubahan regulasi dan tekanan fiskal daerah yang kian terasa.
Dilansir InfoSAWIT dari Media Center Riau, pada Minggu (26 April 2026), langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi DBH Sawit yang digelar di Ruang Melati dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi.
Dalam forum tersebut, Syahrial menegaskan pentingnya pemahaman bersama atas perubahan kebijakan yang terjadi, terutama setelah adanya regulasi terbaru yang mengatur skema penyaluran DBH sawit.
Ia menyebutkan bahwa meskipun tidak ada perdebatan terkait skema bagi hasil, namun realisasi dana yang diterima daerah mengalami tren penurunan, sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang lebih adaptif.
“Kegiatan ini perlu dibahas karena secara prinsip ada perubahan regulasi terbaru. Kita tidak berdebat dengan jumlah hasil bagi sawitnya, yang jelas jumlahnya semakin menurun,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, diperparah oleh tantangan fiskal daerah yang menuntut penggunaan anggaran secara lebih efisien dan tepat sasaran. Setiap alokasi dana kini harus mampu memberikan dampak optimal terhadap pembangunan.
BACA JUGA: BPDP Didorong Perkuat Insentif, Dukung Traceability Sawit di Tingkat Petani
Rakor ini juga menyoroti penyesuaian rencana kerja daerah yang kini harus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan terbaru. Verifikasi kebutuhan daerah harus diselaraskan dengan besaran DBH yang diterima serta kondisi riil di lapangan.
Perubahan regulasi dari PMK 91 Tahun 2023 ke PMK 10 Tahun 2026 menjadi landasan utama dalam penyesuaian kebijakan tersebut. Salah satu perubahan signifikan adalah dibukanya peluang bagi daerah untuk menerima alokasi sebagai daerah penghasil sekaligus daerah perbatasan.
Sebelumnya, daerah hanya dapat memperoleh satu kategori alokasi. Dengan aturan baru ini, distribusi dana diharapkan menjadi lebih proporsional dan mencerminkan kondisi geografis serta kontribusi masing-masing daerah.
BACA JUGA: Dana BPDP Dinilai Tak Seimbang, Insentif Biodiesel Jauh Melampaui Dukungan ke Petani Sawit
Selain itu, penggunaan DBH sawit kini tidak lagi sepenuhnya difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Minimal 15 persen dana dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain sesuai mekanisme fleksibilitas yang telah diatur pemerintah.
Namun demikian, perubahan ini juga membawa konsekuensi berupa pengetatan administrasi dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah dituntut lebih akuntabel dalam perencanaan maupun pelaporan penggunaan dana.
Syahrial menegaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pengelolaan DBH sawit agar lebih transparan dan tepat guna di tengah dinamika kebijakan yang terus berkembang.
BACA JUGA: Sengketa Lahan Sawit di Banggai Belum Tuntas, Petani dan PT Sawindo Cemerlang Masih Berselisih
“Artinya, administrasi akan semakin ketat. Rakor ini untuk evaluasi terhadap prosedurnya,” tutupnya. (T2)
