InfoSAWIT, JAKARTA – Penerapan ketertelusuran (traceability) dalam industri kelapa sawit dinilai semakin krusial di tengah tuntutan pasar global, khususnya dari Uni Eropa. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama di tingkat petani kecil yang mengelola sekitar 42 persen dari total areal sawit nasional.
Peneliti dari Strategic Advisor Center for Entrepreneurship, Change, and Third Sector (CECT) Sustainability Universitas Trisakti, Windrawan Inantha, menilai bahwa titik paling lemah dalam rantai pasok sawit justru berada pada petani swadaya.
“Dalam konteks traceability, para petani kecil menjadi titik paling rapuh dalam rantai pasok,” ujarnya dikutip InfoSAWIT dari Antara, Kamis (23/4/2026).
BACA JUGA: Dana BPDP Dinilai Tak Seimbang, Insentif Biodiesel Jauh Melampaui Dukungan ke Petani Sawit
Menurut Windrawan, tuntutan terhadap ketertelusuran semakin kuat sejak diberlakukannya EU Deforestation Regulation (EUDR), yang mewajibkan produk sawit dapat ditelusuri hingga ke lokasi kebun asal dan dipastikan bebas deforestasi.
Ia menilai, pergeseran peran Uni Eropa dari sekadar pembeli menjadi penentu arah industri global membuat Indonesia harus segera beradaptasi. Sayangnya, dorongan dari pasar domestik masih relatif lemah.
“Traceability sawit hari ini lebih banyak lahir dari tekanan akses pasar global dibandingkan dorongan konsumen dalam negeri,” jelasnya.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Jambi Periode 24-30 April 2026 Turun Rp. 64,39 per Kg
Dalam konteks tersebut, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dinilai belum sepenuhnya optimal dalam mendorong implementasi traceability, khususnya di level petani.
Windrawan menekankan perlunya koreksi kebijakan agar program-program BPDP lebih berpihak pada kesiapan ketertelusuran. Ia menilai, kelompok petani yang telah memiliki legalitas seperti e-STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) seharusnya mendapat prioritas dukungan.
“Insentif kebijakan harus terasa nyata di tingkat petani, terutama bagi mereka yang sudah memiliki e-STDB atau sedang dalam proses legalisasi,” tegasnya.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumbar Periode 22 – 30 April 2026 Turun Rp119,76 per Kg
Insentif dan Infrastruktur Jadi Kunci
Ia menggarisbawahi bahwa salah satu kelemahan utama saat ini adalah minimnya insentif ekonomi bagi petani yang telah berupaya memenuhi standar traceability. Tanpa perbedaan harga atau manfaat langsung, adopsi sistem ini akan berjalan lambat.
“Selama buah dari kebun yang tertelusuri dihargai sama dengan yang tidak tertelusuri, maka perubahan akan berjalan lambat,” ujarnya.
Selain itu, BPDP juga didorong untuk memperkuat dukungan terhadap infrastruktur data di tingkat petani, mulai dari pemetaan kebun, pelatihan penggunaan teknologi geolokasi, hingga digitalisasi administrasi kelompok tani.
