InfoSAWIT, JAKARTA – HRWG RSPO menetapkan prioritas baru di 2025, mulai dari uji tuntas HAM hingga perlindungan hak pekerja, tanah adat, dan pemberdayaan perempuan dalam rantai pasok sawit berkelanjutan.
Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia (Human Rights Working Group/HRWG) yang dibentuk Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sejak 2014 terus memainkan peran penting dalam memastikan praktik industri sawit selaras dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Keberadaan HRWG dirancang untuk memberikan saran strategis dan teknis agar penerapan Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO berjalan efektif, khususnya pada aspek yang menyangkut HAM. Melalui mandat tersebut, HRWG berfungsi mengawasi penerapan seluruh kriteria HAM di lingkungan RSPO, mulai dari penyusunan pedoman, pengembangan alat bantu, hingga mekanisme penyelesaian masalah.
BACA JUGA: RSPO Dorong Pasar Pahami Dampak Nyata Dukungan terhadap Petani Sawit Kecil
RSPO sendiri bersama para anggotanya mengakui tanggung jawab kolektif untuk menghormati HAM, melengkapi peran negara dalam melindungi hak warga, sekaligus memastikan adanya akses pemulihan bagi korban pelanggaran. Dengan begitu, standar keberlanjutan yang dijalankan tidak hanya soal lingkungan, tetapi juga tentang perlindungan martabat manusia.
Dilansir dari RSPO, memasuki tahun 2025, HRWG telah menetapkan sejumlah prioritas kerja. Pertama, memastikan kerangka kerja Uji Tuntas Hak Asasi Manusia dapat dijalankan oleh seluruh anggota RSPO. Kedua, menjamin pekerja perkebunan, pabrik, maupun petani memiliki akses terhadap hak-hak dasar mereka, termasuk kondisi kerja yang aman dan layak.
Selain itu, penghormatan terhadap hak tanah adat serta hak hukum masyarakat lokal menjadi fokus utama. HRWG menegaskan bahwa perselisihan lahan harus diselesaikan secara adil dengan mengedepankan pengakuan atas hak masyarakat. Prinsip Pemberdayaan Perempuan (Women’s Empowerment Principles/WEP) juga dipromosikan untuk memperkuat peran perempuan dalam rantai pasok sawit berkelanjutan.
BACA JUGA: Palm Oil Tour RSPO 2025: RSPO Tekankan Pentingnya Dukungan Pembeli bagi Petani Sawit Berkelanjutan
Tidak hanya itu, HRWG juga mendorong pengembangan berbagai dokumen pendukung agar standar HAM dalam RSPO lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh para anggota maupun pemangku kepentingan.
Dengan langkah tersebut, RSPO berharap komitmen terhadap HAM bukan hanya menjadi norma di atas kertas, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik industri sawit global. (T2)
Lebih lengkap baca majalah InfoSAWIT Edisi September 2025
