InfoSAWIT, PEKANBARU – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau mendesak pemerintah pusat segera merevisi formula Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit yang saat ini dinilai belum berpihak kepada daerah penghasil kelapa sawit. Skema pembagian sebesar 96 persen untuk pemerintah pusat dan hanya 4 persen bagi daerah dianggap memperlebar ketimpangan fiskal, khususnya di Provinsi Riau sebagai salah satu sentra sawit terbesar di Indonesia.
ISEI Riau menilai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 10/2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit belum mencerminkan kontribusi besar daerah terhadap penerimaan negara dan devisa ekspor nasional dari sektor sawit.
Ketua ISEI Riau, Herman Boedoyo mengatakan, daerah penghasil justru harus menanggung berbagai dampak negatif industri sawit, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan hingga persoalan lingkungan, tanpa dukungan fiskal yang memadai dari pemerintah pusat.
BACA JUGA: Dilema PKS Non-Konvensional untuk Keberlanjutan Sawit Nasional
“Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut,” ujar Herman dilansir InfoSAWIT dari Bisnis, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, formula DBH sawit saat ini belum mampu mendukung percepatan pembangunan dan pemulihan infrastruktur di wilayah sentra perkebunan sawit. Karena itu, ISEI Riau meminta pemerintah melakukan reformulasi pembagian DBH agar manfaat ekonomi industri sawit lebih dirasakan masyarakat daerah penghasil.
Desakan tersebut sebelumnya disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Publik PMK No. 10/2026 yang digelar di Pekanbaru pada Selasa (6/5/2026). Dalam forum itu, ISEI Riau menegaskan rekomendasi perubahan formula DBH sawit akan disampaikan kepada Menteri Keuangan, DPR RI, DPD RI, gubernur, hingga kepala daerah penghasil sawit di seluruh Indonesia.
BACA JUGA: Sawit Bisa Tampung 2 Juta Sapi, Pemerintah Siapkan Rp5 Triliun untuk 19 Klaster SISKA
Berdasarkan data yang dipaparkan ISEI Riau, tren penyaluran DBH sawit nasional terus mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Pada 2023, total DBH sawit nasional tercatat mencapai Rp3,40 triliun, kemudian turun menjadi Rp3 triliun pada 2024. Nilai tersebut kembali merosot menjadi Rp1,25 triliun pada 2025 dan hanya tersisa Rp756,63 miliar pada 2026.
Penurunan serupa juga terjadi pada alokasi DBH sawit untuk Provinsi Riau dan kabupaten/kota di wilayah tersebut. Pada 2023, Riau menerima DBH sawit sebesar Rp392,03 miliar. Angka itu turun menjadi Rp350,83 miliar pada 2024, lalu menyusut menjadi Rp155,11 miliar pada 2025 dan hanya Rp96,11 miliar pada 2026.
ISEI Riau menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya struktur perhitungan DBH sawit yang selama ini hanya bertumpu pada pungutan ekspor dan bea keluar crude palm oil (CPO).
“Kami mengusulkan peningkatan porsi daerah secara signifikan guna memastikan keberlanjutan ekonomi lokal,” pungkas Herman. (T2)
