“Semua ini menjadi ketidakpastian yang membuat pasar langsung bereaksi negatif,” ungkap Darto.
Pabrik Sawit Tanpa Kebun Dinilai Rentan
POPSI turut mengingatkan bahwa ratusan pabrik kelapa sawit yang tidak memiliki kebun sendiri berpotensi menghadapi tekanan apabila akses penjualan CPO ke refinery terganggu.
Dalam kondisi pasar yang belum jelas, refinery disebut cenderung menahan risiko sehingga pembelian CPO bisa melambat. Bila situasi berlanjut, pabrik berpotensi mengurangi bahkan menghentikan pembelian TBS.
BACA JUGA: Dugaan Manipulasi Harga CPO Lewat Singapura, Menkeu: Tutup Kebocoran via DSI
Kondisi tersebut dikhawatirkan memutus akses pemasaran petani swadaya yang selama ini bergantung pada keberadaan pabrik-pabrik tersebut.
POPSI memperkirakan dampak ekonomi terhadap petani swadaya cukup besar. Dengan asumsi produksi rata-rata mencapai 1.000 kilogram TBS per hektare per bulan dan luas kebun petani swadaya sekitar 6,4 juta hektare, maka setiap penurunan harga Rp100 per kilogram berpotensi menekan pendapatan petani hingga sekitar Rp640 miliar per bulan.
Sementara apabila penurunan harga mencapai Rp1.000 per kilogram, potensi penurunan pendapatan petani swadaya secara nasional diperkirakan sekitar Rp6,4 triliun per bulan.
BACA JUGAL: SPKS: Harga TBS Sawit Turun di Sejumlah Daerah, Pemerintah Diminta Respons Cepat
Bagi petani di lapangan, kata Darto, penurunan pendapatan tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan berkaitan langsung dengan biaya pangan, pendidikan anak, kesehatan keluarga, hingga kebutuhan hidup sehari-hari.
“Kami berharap kebijakan besar yang dibuat di pusat juga mempertimbangkan dampak nyata bagi petani kecil di daerah yang menjadi tulang punggung produksi sawit Indonesia,” tutupnya. (T2)
