Menurutnya, alasan perusahaan mengenai rendahnya rendemen sawit petani di Pesisir Selatan perlu dibuktikan melalui audit terbuka yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan perwakilan petani.
Minta Investigasi dan Pengawasan Ketat
DPP GARAPAN mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, serta aparat penegak hukum melakukan investigasi menyeluruh terhadap tata niaga sawit di wilayah tersebut.
Larshen menilai apabila dugaan kartel benar terjadi, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat luas.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Swadaya Riau Periode 27 Mei – 2 Juni 2026 Turun Rp147,79 per Kg
“Kalau memang ada praktik monopoli dan kartel, maka ini tidak bisa ditoleransi. Negara harus hadir membela rakyat agar petani tidak terus menjadi korban permainan segelintir elite ekonomi,” katanya.
Ia juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), kepolisian, dan kejaksaan ikut melakukan pengawasan secara serius terhadap persoalan tersebut.
Pemprov Sumbar Siapkan Regulasi Harga Sawit
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dikabarkan tengah mempersiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penetapan harga TBS sawit plasma dan sawit swadaya, termasuk pembentukan satuan tugas pengawasan harga TBS tahun 2026.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Plasma Riau 27 Mei – 2 Juni 2026 Naik Rp65,73 per Kg
Larshen mengapresiasi langkah tersebut, namun menegaskan regulasi harus benar-benar mampu melindungi kepentingan petani di lapangan.
“Regulasi itu harus berpihak kepada petani. Jangan hanya bagus di atas kertas, tetapi lemah dalam pengawasan di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah mempercepat pembentukan koperasi dan kelompok tani yang kuat guna meningkatkan posisi tawar petani terhadap perusahaan.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Masih Withdraw Pada Selasa (26/5), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Menguat
Berdasarkan data Dinas Pertanian yang disampaikan GARAPAN, luas kebun sawit swadaya di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai sekitar 44 ribu hektare. Dengan asumsi produksi satu ton per hektare dan panen dua kali per bulan, selisih harga sekitar Rp700 per kilogram diperkirakan menimbulkan potensi kerugian petani hingga Rp600 miliar per tahun.
Larshen menilai nilai kerugian tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan di Kabupaten Pesisir Selatan.
“Kalau uang sebesar itu beredar di tengah masyarakat petani, tentu ekonomi rakyat akan bergerak jauh lebih baik. Karena itu persoalan ini tidak boleh dianggap remeh,” tutupnya. (T2)
