InfoSAWIT, JAKARTA – Kolaborasi lintas kementerian dan lintas sektor dinilai menjadi prasyarat utama untuk mempercepat terwujudnya ekonomi restoratif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Pesan tersebut mengemuka dalam hari pertama Kunstkring Dialogue: Forum Ekonomi Restoratif yang digelar di Tugu Kunstkring Paleis, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Forum yang diprakarsai Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL) bersama Penabulu-Oxfam itu mempertemukan pembuat kebijakan, akademisi, praktisi, hingga perwakilan masyarakat adat guna membahas arah kebijakan ekonomi restoratif di Indonesia. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian pameran wastra “Weaving Wonders: Tenun, Pangan, Energi, dan Perempuan — Dari Warisan ke Kekuatan Ekonomi” yang diselenggarakan Yayasan Uma Nusantara.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak dapat dijalankan secara parsial karena membutuhkan dukungan berbagai kementerian dan lembaga.
BACA JUGA: POPSI Desak Pemerintah Kaji Ulang Mandatori B50, Khawatir Harga TBS Petani Sawit Tertekan
Menurutnya, keterbatasan kewenangan yang dimiliki Kementerian PPPA harus diimbangi dengan sinergi lintas sektor agar kebijakan yang mendukung perempuan sebagai pelaku ekonomi dapat berjalan lebih efektif.
Mengusung tema “Ekosistem Pendukung Ekonomi Restoratif: Kebijakan dan Layanan bagi Inisiatif Lokal”, forum tersebut menempatkan perempuan sebagai aktor utama dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, mulai dari tingkat keluarga hingga komunitas desa.
Dalam keterangan resmmin diterima InfoSAWIT, Sabtu (27/6/2026), pada sesi pertama yang dipandu jurnalis senior Desi Anwar, sejumlah pejabat pemerintah turut menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya ekonomi restoratif, di antaranya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, serta Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Catur Endah Prasetiani.
BACA JUGA: B50 Resmi Dimulai 1 Juli 2026, Biodiesel Sawit Diproyeksi Dongkrak Nilai Industri Rp24,68 Triliun
Yandri menilai pembangunan desa harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya lokal, dan keberlanjutan lingkungan melalui penguatan seluruh rantai ekonomi desa.
Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menekankan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam menggerakkan ekonomi restoratif, terutama melalui pengelolaan sumber daya lokal dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.
Diskusi kemudian berlanjut pada sesi kedua yang menghadirkan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta tokoh masyarakat adat dari Flores.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Jambi Periode 26 Juni – 2 Juli 2026 Masih Cederung Stagnan
Rangkaian dialog hari pertama ditutup dengan jamuan makan malam yang menyajikan kuliner khas Desa Adat Wogo, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Hidangan tersebut menjadi simbol kontribusi perempuan lokal dalam menjaga warisan budaya sekaligus memperkenalkan potensi ekonomi berbasis kearifan lokal kepada para pemangku kebijakan nasional.
Forum Kunstkring Dialogue akan berlangsung hingga 26 Juni 2026 dengan membahas berbagai isu strategis, mulai dari energi terbarukan yang responsif gender, Ekonomi ASIK (Alam, Sejarah, Imajinasi, Kolaborasi), hingga penguatan peran masyarakat adat di sekitar kawasan konservasi. (T2)
