InfoSAWIT, JAKARTA – Pemerintah merekomendasikan pencabutan hak guna usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan perkebunan yang dinilai tidak memenuhi kewajiban pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026. Perusahaan tersebut tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, dengan sejumlah investor berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengatakan rekomendasi pencabutan HGU tersebut disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Irjen Asep Safrudin, setelah evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan dalam mengantisipasi karhutla.
“Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya,” kata Nusron dalam konferensi pers evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang HGU yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemenko Polkam RI, dipantau Kamis (12/11/2026).
BACA JUGA: Pabrik Biodiesel Bayas Biofuels Siap Beroperasi Topang Pasokan Biodiesel B50
Dari sisi kepemilikan manfaat atau beneficial ownership, sejumlah perusahaan tersebut diketahui memiliki investor dan pemegang saham dari Korea Selatan, Malaysia, serta Singapura. Selain itu, terdapat pula pemegang saham dari dalam negeri yang identitasnya belum disampaikan pemerintah.
Sebelas perusahaan yang masuk dalam daftar evaluasi tersebut meliputi PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA di Melawi; PT SKM di Ketapang; PT SAE di Landak; PT PSLT di Kubu Raya; PT POS di Kapuas Hulu; serta PT AER di Ketapang, Kalimantan Barat. Sementara di Kalimantan Timur terdapat PT JMS dan PT STP di Kutai Kartanegara. Dua perusahaan lainnya, PT ANI berada di Landak dan PT API di Ketapang, Kalimantan Barat.
Pencabutan HGU dan Evaluasi Izin
Nusron menjelaskan, pemerintah membagi tindak lanjut terhadap perusahaan berdasarkan hasil pemeriksaan tingkat kebakaran, ketersediaan sarana pencegahan, serta kepatuhan terhadap persyaratan pemberian hak.
BACA JUGA: 88 Hektare Kebun Sawit Ilegal di Suaka Margasatwa Lamandau Ditertibkan
Pada klaster pertama, pemerintah menetapkan pencabutan seluruh HGU terhadap tiga perusahaan. PT MIB memiliki lahan sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, sedangkan PT SKM menguasai dua bidang lahan masing-masing 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare.
Keputusan tersebut didasarkan pada tingkat kebakaran yang mencapai lebih dari 50% dan terjadi berulang, tidak tersedianya sarana serta prasarana pencegahan dan mitigasi kebakaran, hingga ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Sementara itu, PT SAE di Kabupaten Landak dikenai pencabutan sebagian HGU seluas 1.510 hektare. Langkah tersebut diambil karena tingkat kebakaran di wilayah konsesinya tercatat kurang dari 50%.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Mitra Swadaya Riau Periode 11–17 November 2026 Turun, Umur 9 Tahun Rp3.719,99 per Kg
Untuk PT PSLT, masa berlaku HGU telah berakhir sejak 2020. Pemerintah memastikan lahan seluas 2.300 hektare tersebut akan diambil alih negara.
Adapun PT ANI, PT POS, dan PT AER belum memiliki HGU meskipun telah mengantongi izin usaha perkebunan (IUP). Pemerintah memastikan HGU tidak akan diterbitkan dan akan mengevaluasi IUP ketiga perusahaan tersebut bersama Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, serta Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
Sementara PT STP, PT API, dan PT JMS masih menjalani pendalaman melalui inspeksi lapangan dan pengukuran fisik. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar penentuan apakah pencabutan HGU dilakukan seluruhnya atau sebagian.
Ratusan Perkara Karhutla Ditangani
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, menegaskan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap perusahaan pemegang HGU maupun perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH). Evaluasi dilakukan untuk memastikan kewajiban pencegahan dan penanggulangan karhutla dijalankan secara konsisten.
Berdasarkan sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri, tercatat 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi.
Kementerian Lingkungan Hidup juga mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas area terbakar dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Plasma Riau Periode 11–17 November 2026 Naik, Umur 9 Tahun Rp3.786,79 per Kg
Sementara Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum, terdiri atas lima pencabutan, 19 pembekuan, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Selain itu, sebanyak 120 subjek hukum masih dalam proses penanganan tindak pidana.
Dudung menegaskan, pemberian hak pengelolaan lahan oleh negara harus diikuti tanggung jawab perusahaan untuk menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran. Pemerintah, katanya, tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada korporasi yang terbukti melanggar aturan.
Penegakan hukum terhadap pelanggaran karhutla akan dilakukan secara tegas dan konsisten, termasuk melalui pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin. Pemerintah berharap langkah tersebut memberikan efek jera sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan terus berulang setiap tahun. (T2)
