Pabrik tanpa kebun mulai mengancam pabrik kelapa sawit yang memiliki kebun dengan memprovokasi pencurian tanaman secara besar-besaran di perkebunan sekitar. Pabrik tanpa kebun seringkali dibangun tanpa studi yang memadai, yang juga memicu praktik persaingan yang tidak sehat dalam penetapan harga dan perdagangan TBS.
Kasus bisnis pabrik tanpa kebun cenderung spekulatif, berpandangan jangka pendek, dan diatur untuk bersaing dengan pabrik-pabrik di sekitarnya dengan memberikan harga pembelian TBS yang relatif lebih tinggi. Di sisi lain, pabrik kelapa sawit tanpa kebun yang mengutamakan brondolan memacu petani untuk menjual brondolan secara paksa sehingga menyebabkan kualitas CPO yang rendah dengan FFA yang tinggi. Dalam jangka panjang, hal ini akan menjadi ancaman besar bagi keberlanjutan pasokan dan kualitas CPO di daerah.
Selain itu, keberadaan pabrik kelapa sawit tanpa kebun memberikan insentif bagi masyarakat sekitar untuk membuka perkebunan kelapa sawit baru di lahan yang tersedia, termasuk di kawasan hutan yang dilarang, mengingat nilai ekonomi kelapa sawit. Maraknya pembukaan lahan baru di kawasan hutan telah memberikan citra buruk kepada kelapa sawit sebagai pendorong deforestasi – sehingga upaya untuk melepaskan kaitan antara kelapa sawit dan deforestasi menjadi sia-sia.
BACA JUGA: Berikut Prediksi MPOC untuk Tren Harga Minyak Sawit di April 2024
Pabrik kelapa sawit tanpa perkebunan, jika tidak diatur dengan lebih ketat, akan berkembang pesat karena memiliki keuntungan bisnis yang menguntungkan, terutama nilai investasi dan risiko yang rendah, biaya operasional yang murah, dan biaya perizinan yang relatif murah.
Sederhananya, proses perizinan dan pengoperasian pabrik tanpa kebun yang berpeluang mendapatkan keuntungan besar juga diperparah dengan adanya keterlibatan “orang kuat” yang semakin menyuburkan tumbuhnya pabrik tanpa kebun dengan dampak sosial dan lingkungan yang negatif, seperti semakin parahnya deforestasi dan pencurian hasil panen.
Alternatif untuk PKS Berbasis Petani
Dampak sosial dan lingkungan yang tidak terkendali akibat menjamurnya pabrik kelapa sawit tanpa kebun harus segera diantisipasi melalui beberapa langkah, mulai dari kajian dan tinjauan nasional terhadap produksi perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit tanpa kebun, tinjauan kebijakan dan persyaratan perijinan pabrik kelapa sawit tanpa kebun, serta penegakan hukum.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Swadaya Riau Periode 8-14 Mei 2024 Tertinggi Rp 2.828,99/kg
Kajian dan audit terhadap keberadaan perkebunan kelapa sawit, baik perusahaan maupun petani, kapasitas pengolahan pabrik kelapa sawit yang ada, pemetaan secara detail dan keterjangkauan antara perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang sudah ada, serta pabrik kelapa sawit tanpa kebun dengan rantai pasoknya mutlak diperlukan. Pemetaan kebun dan pabrik menjadi dasar perumusan kebijakan pemerintah untuk kelayakan pabrik kelapa sawit.
Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan pendirian pabrik kelapa sawit tanpa kebun, baik proses perizinan, kelayakan teknis operasional maupun mitigasi dampak sosial dan lingkungan.
