Merombak Strategi Keberlanjutan di Pemerintahan Baru

oleh -6.631 Kali Dibaca
Editor: Redaksi InfoSAWIT
infosawit
Dok. InfoSAWIT/Edi Suhardi, Analis Minyak Sawit Berkelanjutan dan Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Minyak sawit semakin melakukan diversifikasi ke produk makanan, bahan bakar, dan perawatan pribadi, seiring dengan pertumbuhan industri hilir. Sementara itu, tantangan yang dihadapi adalah jumlah bahan baku yang terbatas dan cenderung stagnan karena kendala politik dan standar pasar. Pemerintah harus menjawab tantangan ini dengan menggandakan produktivitas dan mendukung perluasan perkebunan kelapa sawit dengan penerapan standar keberlanjutan. Pertumbuhan penduduk dan kelas menengah diharapkan dapat memperbesar pasar nasional. Di sisi lain, sumber daya alternatif semakin terbatas, sehingga Indonesia tidak memiliki modal yang diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tanpa kontribusi sektor penghasil komoditas.

Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali komitmen nasional dalam target penurunan emisi dalam Kontribusi Nasional yang Diniatkan (NDC) pada tahun 2030 dibandingkan dengan baseline tahun 2009, yaitu sebesar 31 persen dengan usaha sendiri dan 43 persen dengan bantuan internasional. Dalam kondisi saat ini, kita tidak dapat mengharapkan bantuan internasional karena Kemitraan Transisi Energi tidak menepati komitmennya.

Oleh karena itu, strategi pengurangan emisi dan transisi perlu diperjelas melalui kesepakatan dengan negara-negara. Pemerintah harus mengadvokasi prinsip tanggung jawab sama namun peran berbeda (CBDR) UNFCCC baik secara internal kepada negara-negara maupun secara global untuk mempromosikan keadilan iklim dan perdagangan yang adil. Transisi energi dan kendaraan listrik harus dilanjutkan. Namun, upaya untuk melakukan dukungan ilmiah untuk memformulasikan metode penghitungan emisi dan penyerapan karbon perlu dilakukan.

BACA JUGA: Pemkab Bengkalis Komit Genjot Produktivitas dan Kualitas Perkebunan Sawit

Reformasi birokrasi dan kelembagaan perlu dilanjutkan. Pertama adalah dengan menyusun lembaga pemerintah pusat yang tepat sesuai dengan kebutuhan program.Mengingat urgensi dari permasalahan yang ada, sangat penting bagi pemerintah baru untuk menata kembali kewenangan dan fungsi berbagai kementerian untuk memfasilitasi kelancaran pembangunan sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Kewenangan atas semua hal yang berkaitan dengan tanah harus dipercayakan kepada satu kementerian, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yang merupakan penyempurnaan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) saatini. Kementerian ini harus bertanggung jawab untuk mengelola semua peruntukan penggunaan lahan dan perencanaan tata ruang untuk semua daratan, termasuk kawasan hutan dan non-hutan.

Kementerian Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup perlu dibentuk untuk memimpin penanganan rencana aksi perubahan iklim dan implementasi sebagai cara memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca, yang mencakup langkah-langkah konvensional pengelolaan lahan, air, dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, dan langkah langkah baru seperti mendorong investasi dalam mitigasi perubahan iklim dengan solusi berbasis teknologi.

BACA JUGA: Budidaya Nanas Tumpang Sari di Desa Bikang Tingkatkan Produktivitas Perkebunan Sawit

Kabinet yang baru juga perlu memiliki portofolio baru, yaitu Menteri Sumber Daya Alam dan Komoditas Terbarukan yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola perkebunan industri, termasuk kelapa sawit, karet, hutan tanaman industri, dan energi terbarukan. Hal ini meniru kisah sukses Malaysia dalam mengelola produk-produk kehutanan utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi

Pemerintahan baru perlu melakukan perombakan besar dalam strategi pembangunan berkelanjutannya. Membangun kabinet ahli, fokus pada tiga tujuan strategis, mereplikasi kesuksesan kelapa sawit, memperkuat komitmen nasional terhadap penurunan emisi, mengadvokasi prinsip CBDR UNFCCC, dan melanjutkan transisi energi dan kendaraan listrik adalah langkah-langkah krusial yang harus diambil untuk mencapai Indonesia Emas 2045. (*)

Penulis: Edi Suhardi/Analis Keberlanjutan

Disclaimer: Artikel merupakan pendapat pribadi, dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis serta tidak ada kaitannya dengan InfoSAWIT.


Dapatkan update berita seputar harga TBS, CPO, biodiesel dan industri kelapa sawit setiap hari dengan bergabung di Grup Telegram "InfoSAWIT - News Update", caranya klik link InfoSAWIT-News Update, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Bisa juga IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.


Atau ikuti saluran Whatsapp "InfoSAWIT News", caranya klik link InfoSAWIT News dan Group Whatsapp di InfoSAWIT News Update

Untuk informasi langganan dan Iklan silahkan WhatsApp ke Marketing InfoSAWIT_01 dan Marketing InfoSAWIT_02 atau email ke sawit.magazine@gmail.com