InfoSAWIT, JAKARTA – Papua selalu diletakkan di persimpangan yang seolah tak memberi pilihan. Ia dipaksa memilih antara tambang atau hutan, antara pertumbuhan atau kelestarian. Seakan-akan dua hal itu tak pernah bisa berjalan beriringan. Padahal, mungkin sejak awal pertanyaannya keliru. Bukan soal memilih, melainkan bagaimana mengelola.
Selama puluhan tahun, Papua dipersempit dalam dua narasi yang saling meniadakan. Ia dipuji sebagai lumbung sumber daya yang menunggu dieksploitasi, sekaligus diagungkan sebagai benteng terakhir alam yang tak boleh disentuh. Di antara dua tarikan itu, Papua justru terjebak dalam ironi, kaya, tetapi rapuh; luas, tetapi tertinggal.
Yang sering luput dibicarakan adalah bahwa persoalan Papua bukan sekadar soal ekonomi atau ekologi. Ia adalah soal keadilan. Distribusi manfaat yang timpang, koordinasi yang tersendat antara pusat dan daerah, hingga keterasingan masyarakat adat dari proses pengambilan keputusan—semuanya membentuk simpul masalah yang tak bisa diurai dengan pendekatan lama.
BACA JUGA: Harga CPO 2026 Diproyeksi Menguat, Konflik Global dan Biodiesel Jadi Penopang Utama
Sementara itu, dunia tak lagi menunggu. Pergeseran menuju ekonomi rendah karbon kini menjadi arus utama geopolitik global. Negara-negara berlomba menata ulang rantai pasok, mengukur jejak karbon, dan menegosiasikan ulang posisi mereka dalam perdagangan internasional. Dalam lanskap baru ini, Papua tak lagi berada di pinggiran. Ia justru berada di pusat perhatian.
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dua agenda besar digaungkan: kedaulatan pangan dan kepemimpinan dalam ekonomi karbon. Keduanya menemukan ruangnya di Papua—wilayah yang menyimpan cadangan lahan luas, hutan tropis yang masih utuh, serta potensi energi terbarukan yang belum sepenuhnya disentuh.
Namun, ambisi besar selalu berhadapan dengan pertanyaan mendasar: siapa yang menjadi subjek dari pembangunan itu?
BACA JUGA: Share Nilai Ekspor CPO Melonjak 26,40 Persen, Jadi Penopang Kinerja Nonmigas Awal 2026
Di sinilah konsep green development balance—neraca pembangunan hijau—menjadi relevan. Ia bukan sekadar istilah teknokratis, melainkan cara pandang baru. Selama ini, pembangunan diukur dari angka-angka yang kasat mata: pertumbuhan PDB, nilai investasi, volume ekspor. Hutan baru bernilai ketika ditebang. Sungai dihitung ketika dibendung. Tanah dianggap produktif ketika ditanami.
Padahal, nilai ekologis dan sosial sering kali jauh lebih besar daripada angka yang tercatat.
Dalam konteks ini, sawit—yang selama ini kerap ditempatkan dalam kontroversi—justru bisa menjadi pintu masuk bagi pendekatan baru. Bukan sebagai komoditas yang dieksploitasi tanpa batas, melainkan sebagai bagian dari sistem produksi yang memperhitungkan biaya ekologis, peluang dekarbonisasi, serta manfaat sosial-ekonomi secara bersamaan.
BACA JUGA: Krisis Energi Tekan Impor Minyak Nabati India, Permintaan Turun Tajam
Dengan kata lain, sawit tidak lagi sekadar soal minyak, tetapi soal model pembangunan.
Papua memiliki prasyarat untuk itu. Lanskapnya luas. Biodiversitasnya tinggi. Ruangnya masih terbuka untuk merancang ulang pendekatan pembangunan sejak awal. Namun potensi itu hanya akan menjadi catatan jika tidak diikat dalam arah yang jelas.
Pemekaran wilayah menjadi beberapa provinsi memang membuka peluang percepatan layanan publik. Tetapi di saat yang sama, ia juga membawa risiko fragmentasi. Tanpa panduan bersama, pembangunan bisa berjalan sendiri-sendiri—tanpa orkestrasi, tanpa harmoni.
